Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. RUU Ibu Kota Negara (IKN) baru telah sah diresmikan pemerintah menjadi UU. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilaksanakan.
Namun, sentimen tersebut masih belum memberikan dampak signifikan terhadap harga saham emiten konstruksi. Hingga akhir perdagangan, Rabu (19/1) harga saham emiten konstruksi BUMN Karya maupun swasta terpantau mayoritas ditutup merah.
Dari BUMN Karya, Saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ditutup turun 2,37% ke Rp 1.030 per saham, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) turun 0,88% ke Rp 565 per saham, PT PP Tbk (PTPP) turun 1,66% ke Rp 890 per saham, dan saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) stagnan di Rp 825 per saham. Sementara dari emiten konstruksi swasta, saham PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) turun 0,64% ke Rp 310 per saham, PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) belum beranjak dari Rp 50 per saham, dan PT Acset Indonusa Tbk (ACST) stagnan di Rp 190 per saham. Untuk periode satu bulan terakhir saham-saham tersebut juga mencatatkan juga masih mencatatkan penurunan harga.
Baca Juga: Indeks SMC Composite Melemah 2,61% ytd, Berikut Penyebabnya
Analis Samuel Sekuritas, Andreas Kriso Saragih menuturkan bahwa harusnya dampak IKN baru menjadi sentimen positif untuk emiten konstruksi. Tapi, dia berpendapat bahwa masih tertahannya saham-saham tersebut lantaran pasar masih bersikap hati-hati.
"Sepertinya market lebih berhati-hati hari-hari ini karena risiko kenaikan tingkat suku bunga dan penyebaran Covid-19," kata Andreas kepada Kontan.co.id, Rabu (19/1).
Analis RHB Sekuritas, Andrey Wijaya menilai bahwa saat ini masih belum jelas pendanaan untuk pembangunan IKN baru. Sebab, berdasarkan RAPBN 2022 alokasi dana untuk infrastruktur lebih rendah dari 2021.
Baca Juga: Awal Tahun 2022, Harga Saham BUMN Tren Turun, Mana yang Bagus Dibeli?
Sebagai pengingat, alokasi anggaran infrastruktur tahun 2022 sebesar Rp 384,8 triliun atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Angka itu turun 7,8% dari alokasi tahun 2021 yang mencapai Rp 417,4 triliun. Di sisi lain, pemerintah telah menyebutkan bahwa alokasi anggaran IKN tahun ini sebesar Rp 510 miliar dari total kebutuhan dana Rp 466 triliun.
Di sisi lain, saat ini hampir semua perusahaan konstruksi neracanya mempunyai tingkat hutang (DER) yang tinggi. Sehingga diperlukan bantuan pemerintah atau investor untuk pembangunan IKN yang nilai proyeknya tinggi.
"Jika pembangunan dan pendanaan IKN bisa berjalan semua perusahaan BUMN konstruksi akan diuntungkan, khususnya untuk jangka panjang," imbuhnya. Oleh sebab itu, dia memberikan pandangan neutral untuk sektor konstruksi.
Baca Juga: Sejumlah Saham BUMN Ini Punya Prospek Menarik di 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
