Reporter: Nur Qolbi | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun politik menjelang pemilihan presiden 2024 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan menjadi sentimen yang mewarnai performa emiten konstruksi ke depannya, termasuk PT PP (Persero) Tbk (PTPP).
Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan, tahun politik bisa menimbulkan ketidakpastian di mata investor yang diharapkan berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus membangun IKN karena proyek ini sudah mempunyai regulasi dan dasar hukum.
"Jika kondisi kondusif dan investor optimis, maka pembangunan IKN yang lancar dapat turut menopang kinerja PTPP ke depannya," kata Cheril saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (7/11).
Sebagai gambaran, sejak awal tahun sampai dengan 21 Oktober 2022, PTPP membukukan kontrak baru Rp 17,58 triliun. Berdasarkan Site Visit Report MNC Sekuritas tanggal 31 Oktober 2022, Analis Senior MNC Sekuritas Muhammad Rudy Setiawan mengatakan, jumlah kontrak baru tersebut berasal dari proyek IKN sekitar 8,4% dan sekitar 91,6% dari proyek di luar IKN.
Baca Juga: PTPP Jadi Pemimpin Konsorsium Lokal Proyek Pelabuhan Patimban Fase 1-2
Perolehan kontrak baru tersebut setara 56,7% dari target kontrak baru setahun penuh 2022. Pada kuartal III-2022, PTPP menerima proyek pengembangan IKN senilai Rp 1,47 triliun, terdiri dari pembangunan Jalan Tol IKN senilai Rp 687,7 miliar, pembangunan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Rp 423,8 miliar, dan persiapan KIPP Tahap I & II Rp 362,4 miliar.
Sementara itu, realisasi modal kerja alias capital expenditure (capex) PTPP pada delapan bulan pertama 2022 mencapai Rp 2,34 triliun atau meningkat 53,5% year on year (yoy). Jumlah tersebut setara 53,5% dari total alokasi capex tahun 2022.
Untuk tahun 2023, MNC Sekuritas memperkirakan, alokasi capex PTPP akan lebih konservatif seiring dengan pengetatan likuiditas. PTPP juga mempunyai obligasi jatuh tempo sebesar Rp 460 miliar pada 6 Juli 2023 dan yang terdekat senilai Rp 1 triliun pada 27 November 2022.
Dalam riset tanggal 13 Oktober 2022, Analis J.P. Morgan Sekuritas Indonesia Arnanto Januri menurunkan rating PTPP menjadi underweight dari netral. Arnanto masih berhati-hati terhadap posisi neraca PTPP mengingat rasio cepat ( quick ratio) perusahaan tetap kurang dari 1x pada semester 1 2022.
Menurutnya, hal ini memperlihatkan terbatasnya modal kerja dalam jangka pendek. Keterbatasan ini berpotensi menghambat kemampuan PTPP untuk menyerap proyek baru di semester 2 2022 dan memasuki tahun 2023.
Lebih lanjut, J.P. Morgan Sekuritas Indonesia juga memperkirakan adanya perlambatan dalam pelaksanaan proyek akibat Indonesia yang mulai memasuki tahun politik. Meski pemilihan presiden baru akan terlaksana awal tahun 2024, namun kampanyenya bakal dimulai sejak semester 1 2023.
"Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek akan menciptakan kerugian bagi margin," ucap Arnanto.
Di samping itu, J.P. Morgan Sekuritas Indonesia juga tetap berhati-hati dengan divisi properti PTPP yang dijalankan oleh PT PP Properti Tbk (PPRO). Pasalnya, PPRO memiliki persediaan yang belum terjual terutama di segmen high-rise residential.
Total persediaannya mencapai Rp 9,3 triliun, sedangkan Rp 7 triliun masih dalam tahap konstruksi atau dalam tahap pengembangan tanah. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko PTPP karena mempunyai kewajiban untuk mendukung PPRO melalui pinjaman pemegang saham yang merupakan risiko utama bagi neraca PTPP.
Arnanto menetapkan rating underweight bagi saham PTPP dengan target harga Rp 800 sampai dengan Desember 2023. Prospek return on equity (ROE) PTPP diprediksi lemah, yakni sebesar 4%-5% pada 2023-2024, dibanding 14% pada 2014-2019 yang disebabkan oleh kurangnya katalis pertumbuhan pendapatan.
Sementara itu, Cheril merekomendasikan hold saham PTPP dengan target harga jangka pendek-menengah Rp 950 per saham. Rudy juga merekomendasikan hold saham PTPP dengan target harga Rp 1.100 per saham.
Menurutnya, risiko investasi PTPP berasal dari memburuknya kinerja ekonomi di 2023 karena pengetatan moneter, pengalihan prioritas anggaran dari proyek infrastruktur ke program yang mendukung daya beli konsumen, dan penurunan peringkat karena kenaikan tarif bebas risiko dan premi risiko.
Baca Juga: Kantongi 6 Proyek, PTPP Jadi Kontraktor dengan Nilai Kontrak Terbanyak di IKN
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
