Ekonom: Asumsi RAPBN 2027 Kurang Konservatif, Risiko Global Jadi Tantangan

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom menilai sejumlah asumsi makro yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 cukup menantang untuk dicapai. Pasalnya, target tersebut harus dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global, arah suku bunga negara maju, serta risiko geopolitik yang masih membayangi.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan RAPBN 2027 dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8). Pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6%, dengan belanja negara Rp 4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp 3.426 triliun.

Pemerintah juga menargetkan sejumlah asumsi makro untuk tahun 2027, seperti nilai tukar rupiah yang dibidik berada pada kisaran Rp 17.500 per dolar AS, sementara yield SUN 10 tahun di level 6,9%.

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, berpandangan kedua asumsi itu memiliki tingkat realisme yang berbeda. Menurutnya, asumsi rupiah cenderung moderat dan konservatif, sementara target yield SUN 10 tahun lebih agresif.

"Kalau dibandingkan dengan kondisi riil pasar saat ini, asumsi tersebut menghadirkan paradoks. Di satu sisi tergolong moderat atau konservatif untuk rupiah, namun di sisi lain terbilang cukup optimistis untuk yield SBN," ujar Rahma kepada Kontan, Sabtu (15/8/2026).

Rahma menjelaskan, nilai tukar rupiah di pasar spot dan transaksi perbankan saat ini bergerak di kisaran Rp 17.600-Rp 17.900 per dolar AS. Dengan kondisi tersebut, target pemerintah di level Rp 17.500 dinilai masih cukup realistis.

Menurut dia, pemerintah terlihat mengambil sikap hati-hati dengan memasang asumsi rupiah di level tersebut. Pasalnya, tekanan struktural global, tren suku bunga negara maju, serta volatilitas geopolitik masih berpotensi membayangi pergerakan rupiah pada 2027.

Mengingat tekanan struktural global, tren suku bunga negara maju, serta volatilitas geopolitik yang masih membayangi, Rahma bilang pemerintah memasang target di kisaran Rp 17.500 memberikan bantalan (cushion) fiskal yang aman.

“Angka ini mencerminkan pengakuan pemerintah bahwa era rupiah kuat di bawah Rp 16.000 telah bergeser ke keseimbangan baru (new normal) yang lebih lemah akibat dinamika dolar AS global,” ujarnya.

Sementara itu, Rahma menilai target yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% lebih menantang. Saat ini, yield SBN acuan tenor 10 tahun berada di kisaran 7,15%-7,30%. Dengan demikian, target 6,9% pada 2027 mengasumsikan penurunan yield sekitar 25-40 basis poin dari posisi saat ini.

Menurut Rahma, pencapaian target tersebut membutuhkan sejumlah prasyarat. Salah satunya adalah pelonggaran moneter yang cukup agresif, baik dari Bank Indonesia (BI) maupun bank sentral global.

"BI dan bank sentral global harus sudah masuk ke siklus penurunan suku bunga yang signifikan pada 2027 agar biaya dana turun," ujarnya.

Selain itu, premi risiko Indonesia juga harus semakin rendah. Pasar perlu memiliki keyakinan terhadap disiplin fiskal pemerintah, termasuk target defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB), agar investor domestik maupun asing bersedia memegang obligasi dengan imbal hasil lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini.

Selain nilai tukar dan yield SBN, Rahma menyoroti target pertumbuhan ekonomi 6% yang dinilai cukup ambisius. Target tersebut mengharuskan ekonomi Indonesia melompat dari kisaran pertumbuhan 5,4%-5,5% di tengah perlambatan ekonomi global dan daya beli kelas menengah yang masih tertahan.

Risiko geopolitik, terutama konflik berkepanjangan di Timur Tengah, juga berpotensi menekan rantai pasok global dan meningkatkan biaya logistik.

Menurut Rahma, target pertumbuhan 6% membutuhkan pemulihan konsumsi rumah tangga secara signifikan serta akselerasi hilirisasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Tanpa pemulihan konsumsi rumah tangga yang masif serta akselerasi hilirisasi yang langsung berdampak ke penciptaan lapangan kerja berkualitas, target 6% berisiko menjadi angka atas (upper bound) yang berat dicapai secara murni,” imbuhnya.

Rahma juga menyoroti asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 75 per barel. Menurutnya, asumsi tersebut cukup ketat jika konflik geopolitik di Timur Tengah kembali memicu lonjakan harga minyak dunia.

Risiko tersebut semakin besar karena lifting minyak domestik dalam RAPBN 2027 ditargetkan hanya sekitar 610.000 barel per hari. Jika harga minyak dunia melonjak di atas asumsi pemerintah, beban subsidi energi dan kompensasi berpotensi meningkat.

"Secara umum, asumsi makro RAPBN 2027 dapat dikatakan kurang konservatif menghadapi lanskap risiko global saat ini," kata Rahma.

Menurut dia, asumsi tersebut mencerminkan target pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, menyimpan risiko fiskal yang perlu diantisipasi apabila guncangan eksternal, seperti suku bunga global yang bertahan tinggi atau higher for longer dan eskalasi tensi geopolitik, memburuk sepanjang 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News