Di Bawah Bayang Risiko Fiskal, Mampukah BI Menjaga Rupiah Tetap Perkasa?

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gejolak mata uang Garuda mencerminkan tekanan yang membayangi pasar keuangan domestik.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 16 dan 17 Maret 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, keputusan ini guna penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah.

Bagaimana tidak, rupiah terus saja terperosok. Melansir Bloomberg, rupiah ditutup stagnan di level Rp 16.997 per dolar Amerika Serikat (AS) di perdagangan terakhir sebelum libur panjang, Selasa (17/3/2026). Rupiah tidak berubah dari penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Tetapi, rupiah sempat melemah di tengah perdagangan, bahkan bergerak hingga jebol Rp 17.006 per dolar AS pada siang tadi pukul 13.13 WIB. Kemarin, rupiah juga sempat tembus titik tertinggi Rp 17.012 per dolar AS sebelum ditutup turun di bawah level tersebut.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut tekanan yang terjadi pada rupiah ini membuat otoritas moneter harus bersikap ekstra hati-hati. Katanya, keputusan BI yang menahan suku bunga merupakan langkah yang tepat di tengah situasi saat ini.

“BI menahan suku bunga hari ini adalah langkah hati-hati. Kalau suku bunga dinaikkan, itu bisa mencederai ekonomi domestik. Tapi kalau diturunkan, berisiko memperlemah rupiah,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (17/3/2026).

Wijayanto menyebut, tekanan terhadap rupiah sebenarnya sudah muncul sebelum meningkatnya konflik geopolitik terbaru di Timur Tengah, antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Hal ini sebab disokong oleh beberapa faktor domestik.

Seperti, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang melebar. Pada Februari 2026, defisit APBN tercatat Rp 135,7 triliun atau sekitar 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan defisit 0,13% PDB pada Februari 2025, sekaligus menjadi defisit Februari terdalam dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, inflasi Februari 2026 juga tercatat di level yang tinggi. “Inflasi saat ini saja sekitar 4,76% secara tahunan (YoY), bahkan di saat dampak kenaikan BBM (akibat kenaikan harga minyak global) belum terjadi,” bubuhnya.

Dengan begitu, Wijayanto menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran melalui rasionalisasi belanja yang dinilai kurang produktif bagi perekonomian. Ia berpandangan, tiga spending yang layak untuk disesuaikan adalah MBG, KDMP, dan belanja senjata (TNI/POLRI).

Kalau Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin menilai, tekanan yang terjadi terhadap rupiah saat ini dipicu akibat kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai ruang bagi BI untuk menopang rupiah melalui kebijakan moneter juga terbatas.

“Apakah keputusan BI lewat menahan atau menaikkan suku bunga acuan bisa membela rupiah? Rasanya tidak mungkin. Sebab naiknya suku bunga akan membebani ekonomi yang sudah reyot,” jelas Ferry.

Menurut Ferry, skenario terburuk dapat terjadi apabila peringkat kredit Indonesia mengalami penurunan hingga keluar dari kategori investment grade. Jika itu terjadi, biaya pendanaan pemerintah berpotensi meningkat signifikan. Bahkan, Ferry menggadang-gadang rupiah bakal berpotensi tembus Rp 22.000 per dolar AS pada Juli 2026.

Terbaru, disampaikan BI bakal memperketat kebijakan transaksi valuta asing (valas) guna meredam spekulasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Salah satu langkah utama adalah menurunkan batas pembelian valas terhadap rupiah dari US$ 100.000 menjadi US$ 50.000 per pelaku per bulan.

Lalu BI juga akan meningkatkan threshold jual DNDF dari US$ 5 juta menjadi US$ 10 juta per transaksi, serta peningkatan threshold beli dan jual swap valas dari US$ 5 juta menjadi US$ 10 juta per transaksi. Ketentuan baru ini akan berlaku mulai 1 April 2026.

Sayangnya menurut Ferry, kebijakan ini kemungkinan tidak akan berjalan efektif. “Kebijakan baru ini bahkan bisa membuat investor asing menarik dananya karena adanya pembatasan dalam penukaran mata uang. Kalau foreign money keluar, senantiasa bisa melemahkan rupiah,” imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan moneter menjadi lini pertahanan utama dalam meredam berbagai guncangan, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga perlu dirancang secara tepat.

Namun, negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan moneter yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, di tengah kondisi pasar keuangan dan institusi yang belum matang.

Lebih lanjut, tekanan pada pasar keuangan domestik juga tampak pada kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Per 16 Maret, kenaikan yield SBN tenor 10 tahun mencapai kisaran 6,88%.

Jika ke depan peringkat utang Indonesia diturunkan ke level non-investment grade, biaya dana (cost of fund) akan meningkat. Dengan begitu, Ferry memperkirakan yield SBN 10 tahun bisa berpotensi menyentuh 8% pada akhir bulan ini.

“Dengan kata lain, BI serba salah alias tidak bisa berbuat apa-apa, karena masalahnya ada di kebijakan fiskal,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News