Defisit APBN 2026 Tekan Pasar Obligasi Korporasi, Yield Berpotensi Naik

Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah pasar obligasi korporasi pada semester II 2026. Di tengah suku bunga yang masih tinggi dan ketidakpastian global, kebutuhan pembiayaan pemerintah berpotensi memengaruhi tingkat imbal hasil (yield) surat utang di pasar.

Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2026 per Mei mengalami defisit sebesar Rp 180,4 triliun, atau 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang signifikan meningkat.

Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin, mengatakan bahwa kondisi fiskal domestik saat ini tidak lagi hanya menjadi isu yang berkaitan dengan APBN semata, melainkan telah menjadi faktor penting dalam pembentukan harga (pricing) seluruh instrumen obligasi di Indonesia. Sebab, defisit anggaran meningkatkan kebutuhan pembiayaan pemerintah, termasuk melalui penerbitan SBN.

"Jika penerbitan SBN meningkat pada saat investor juga lebih selektif terhadap risiko, yield pemerintah dapat bertahan tinggi. Dampaknya akan merembet ke pasar obligasi korporasi karena kupon obligasi korporasi harus menawarkan spread di atas SBN yang merupakan instrumen risk-free," ujar Ahmad kepada Kontan, akhir pekan lalu.

Pasalnya, pergerakan yield SBN akan menjadi acuan utama dalam menentukan tingkat kupon obligasi korporasi yang diterbitkan emiten.

Di sisi lain, Ahmad melihat prospek pasar obligasi korporasi pada semester II 2026 masih cenderung selektif dan sensitif terhadap perubahan suku bunga. Saat ini BI Rate di level 5,75%. Tingginya suku bunga membuat investor memiliki banyak alternatif instrumen investasi dengan imbal hasil menarik, mulai dari SBN, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), hingga deposito.

Dalam kondisi tersebut, investor cenderung memilih obligasi korporasi yang diterbitkan oleh emiten dengan peringkat kredit tinggi, arus kas stabil, serta prospek bisnis yang solid.

Sebaliknya, obligasi dari emiten dengan tingkat leverage tinggi atau yang rentan terhadap pelemahan permintaan berpotensi menghadapi tantangan lebih besar untuk menarik minat investor. Kalaupun investor masuk, mereka umumnya akan meminta premi yield yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko tambahan.

Selain faktor domestik, pasar obligasi juga masih dibayangi ketidakpastian global. Yield obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) yang tinggi, penguatan dolar AS, volatilitas harga energi, hingga risiko geopolitik masih berpotensi memengaruhi arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ahmad menambahkan, tekanan eksternal tersebut juga berkaitan dengan risiko twin deficit atau kombinasi defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal. Defisit transaksi berjalan dapat meningkatkan sensitivitas rupiah terhadap gejolak eksternal, sementara defisit fiskal akan memperbesar kebutuhan penerbitan SBN.

Lebih lanjut, Ahmad juga mengatakan kenaikan suku bunga BI berpotensi menahan laju penerbitan obligasi korporasi pada semester II 2026, terutama yang berasal dari emiten yang menerbitkan obligasi untuk ekspansi atau kebutuhan investasi baru.

"Biaya pendanaan yang lebih mahal membuat proyek investasi harus menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi agar tetap layak," ujar Ahmad

Meski demikian, Ahmad menilai penerbitan obligasi korporasi tidak akan mengalami penurunan drastis. Pasalnya, kebutuhan refinancing masih cukup besar hingga akhir tahun. Data Pefindo menunjukkan total surat utang korporasi yang akan jatuh tempo sepanjang 2026 mencapai Rp 162,72 triliun. Dari jumlah tersebut, puncak jatuh tempo terjadi pada kuartal III sebesar Rp 63,95 triliun dan kuartal IV sebesar Rp 43,56 triliun.

Sejauh ini, aktivitas penerbitan obligasi korporasi juga masih menunjukkan pertumbuhan. Hingga Mei 2026, nilai penerbitan obligasi korporasi secara kumulatif mencapai Rp 78,09 triliun atau meningkat 30,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 59,95 triliun.

Namun Ahmad menilai kenaikan tersebut lebih banyak didorong oleh kebutuhan refinancing, prefunding, serta pengelolaan likuiditas perusahaan dibandingkan ekspansi bisnis baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News