Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan terbuka yang akan menjadi perusahaan tertutup (go private) untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham yang beredar di publik. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK Pengganti PP 45/1995).
Kewajiban buyback saham publik ini berlaku bagi emiten yang melakukan penghapusan pencatatan secara sukarela (voluntary delisting) maupun yang terpaksa delisting karena perintah OJK ataupun permohonan Bursa Efek Indonesia (BEI) atau forced delisting.
Emiten-emiten yang bersangkutan perlu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk melakukan buyback saham. Namun, khusus voluntary delisting harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.
Buyback saham ini dapat dilakukan sampai jumlahnya melebihi 10% dari modal disetor. Dengan begitu, jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK.
Baca Juga: Berpotensi delisting, Rimo International mengaku sulit untuk buyback
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana menjelaskan kewajiban buyback oleh perusahaan terbuka dalam kaitannya dengan delisting terdiri atas dua kondisi. Pertama, delisting sebagai konsekuensi atas kondisi perusahaan terbuka mengalami kondisi/peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha (terganggunya going concern) (Pasal 69).
"Ketika hal ini terjadi, setelah paling lambat dua hari kerja memberitahukan ke OJK, BEI dapat langsung melakukan pembatalan pencatatan efek (delisting)," ujar dia kepada kontan.co.id, Kamis (11/3).
Dia menambahkan, perusahaan terbuka yang dibatalkan pencatatannya tersebut wajib untuk mengubah status menjadi perusahaan tertutup di mana salah satu prosedurnya adalah wajib melakukan buyback atas saham yang dimiliki pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham kurang dari 50 pihak.
"Kewajiban buyback dikecualikan jika terdapat pihak yang akan melakukan pembelian saham yang dimiliki pemegang saham publik (penawaran tender)," sebutnya.
Baca Juga: OJK wajibkan perusahaan terbuka untuk mencatatkan saham di BEI
