Reporter: Sofyan Nur Hidayat | Editor: Edy Can
JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan saham baru (rights issue) sebesar 10%-15% dari total sahamnya. Jika usulan ini disetujui, porsi kepemilikan publik atas saham BMRI akan meningkat hingga lebih dari 40%. Sehingga, BMRI bisa menikmati diskon pajak 5%.
Namun, "Kami belum tahu berapa yang akan disetujui," kata Direktur Keuangan & Strategi BMRI Pahala N. Mansury, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BMRI, Senin (5/7).
Jika pemerintah menyetujui usulan manajemen BMRI tersebut, dengan jumlah saham BMRI saat ini mencapai 20,98 miliar, maka jumlah saham baru BMRI yang akan diterbitkan tersebut sekitar 2,09 miliar - 3,14 miliar saham.
Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, rencana rights issue BMRI sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sebagai salah satu anggota komite privatisasi. Namun, dua anggota komite lain, yaitu Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, belum memberi restu.
Setelah komite setuju pun, manajemen BMRI masih harus mendapatkan restu dari DPR untuk menggelar aksi korporasi ini.
Pahala memperkirakan, rights issue BMRI baru bisa dilakukan kuartal IV 2010 nanti. Tapi jika persetujuan komite privatisasi molor, rights issue baru bisa digelar awal 2011.
Rencana rights issue tentu memberi angin segar bagi investor ritel. Sebab, DPR sudah meminta agar saham BUMN tak boleh lagi dijual ke investor strategis. Jadi, ini peluang bagi investor ritel untuk memiliki saham bank terbesar dari segi aset ini.
Harga saham BMRI sepanjang 2009 naik 132,1%, dan sejak awal tahun ini harganya sudah naik 23,4%. Lebih menarik lagi, "Nilai dividen per saham yang diberikan BMRI bisa lebih besar karena dapat insentif pajak 5%," ujar Danny Eugene, Kepala Riset Mega Capital Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
