kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Antisipasi dampak krisis, protokol manajemen krisis diperbaharui


Minggu, 11 Desember 2011 / 21:40 WIB
Antisipasi dampak krisis, protokol manajemen krisis diperbaharui
ILUSTRASI. Penumpang kereta api Dharmawangsa dari Surabaya tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (3/1/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.


Reporter: Wahyu Satriani | Editor: Dupla Kartini

CISARUA. Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global pada 2012, crisis management protocol (CMP) diperbaharui. Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nurhaida mengatakan, krisis utang yang terjadi di Eropa secara tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan CMP sebagai acuan dalam menentukan langkah yang akan diambil.

"Kami mengembangkan CMP sehingga kalau dibutuhkan kami sudah memiliki protokol yang bisa diikuti," ujar Nurhaida, di Cisarua, akhir pekan (11/12).

Untuk protokol di pasar modal, Bapepam-LK sedang menggodok CMP tersebut. Menurut Nurhaida, CMP tersebut berisi kriteria dan kondisi tertentu di luar kewajaran serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh otoritas dan regulator untuk menangani hal tersebut.

"CMP sudah ada di tingkat Bapepam LK. Sebelumnya, CMP ini juga telah dipersiapkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Disana juga memiliki protokol penanganan apabila terjadi transaksi di luar kewajaran. Jadi, kami sudah siap kalau kondisi market turun," urainya.

Nantinya, protokol yang dibuat di Bapepam LK akan digabungkan bersama dengan protokol Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan protokol Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan. CMP yang di Bapepam-LK akan mengatur tentang industri pasar modal, sedangkan untuk DJPU terkait utang termasuk di dalamnya soal transaksi surat utang negara (SUN), serta dari BKF sendiri menyangkut fiskal.

"Nanti akan digabungkan dan dibuat CMP tingkat Kemenkeu," sebut Nurhaida. CMP di tingkat Kemenkeu tersebut akan disinkronkan dengan CMP Bank Indonesia (BI) sehingga menghasilkan CMP nasional. Nurhaida berharap, CMP nasional tersebut bisa segera rampung.

"Karena kalau bicara soal krisis, itu tingkatnya nasional. CMP nasional tersebut penting, sehingga kalau sewaktu-waktu kita butuhkan sudah siap," imbuhnya.

Memperbesar investor domestik

Untuk menekan gejolak krisis Eropa, Bapepam LK juga berupaya meningkatkan investor domestik. Menurut Nurhaida, investor domestik itu bisa menstabilkan gejolak di pasar modal. Sekarang pasar modal Indonesia didominasi asing sehingga selalu rentan dengan gejolak di pasar global.

Nurhaida mengatakan, peran investor domestik di pasar modal Indonesia masih kecil atau baru sekitar 0,2%. Padahal, di pasar modal Malaysia peran investor domestik mencapai 12% hingga 14% sedangkan di Singapura mencapai 30%.

Untuk meningkatkan investor domestik tersebut, pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Selain itu, Bapepam-LK sedang menggodok pembentukan lembaga penjamin dana nasabah atau investor protection fund (IPF). "IPF diharapkan bisa selesai 2012 agar investor merasa lebih aman dan semakin banyak investor domestik," tuturnya.

Ekonom A. Prasetyantoko mengatakan CMP yang telah dimiliki Indonesia saat ini masih sangat standar. CMP tersebut kurang menuju sasaran untuk masalah Indonesia. Menurutnya, perlu dibuat program stimulus yang bersifat jangka panjang seperti program padat karya membangun infrastruktur.

"Indonesia sangat kekurangan pasokan infrastruktur dan kondisi logistik yang buruk. Namun CMP masih standar dengan menggunakan mekanisme yang banyak digunakan di banyak negara lain. CMP hanya terdiri dari dua bagian pokok, yaitu stabilisasi dan stimulus," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×