Reporter: Benedicta Prima | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan. Dus, anggaran infrastruktur tahun depan dikurangi.
Penurunan anggaran infrastruktur ini tercermin pada penurunan alokasi anggaran untuk dua kementerian yang fokus pada infrastruktur yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub).
Adapun pagu anggaran PUPR menjadi Rp 100,46 triliun, padahal pagu tahun ini sebesar Rp 131,81 triliun. Sedangkan pagu anggaran Kemhub menjadi 32,93 triliun dari Rp 33,2 triliun.
Analis Sucor Sekuritas Joey Faustian menjelaskan pagu ini mengalami penurunan lantaran pandemi Covid-19 menyebabkan ruang fiskal mengalami tekanan alias menyempit. Penurunan pagu ini diprediksi juga bakal menjadi sentimen negatif bagi emiten konstruksi.
"Kami yakin pagu indikatif akan memberikan sentimen negatif ke sektor konstruksi. SWF tetap menjadi faktor X yang membantu pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah," jelas Joey, Kamis (3/6).
Baca Juga: Sudah naik 0,99%, IHSG diproyeksi masih melanjutkan penguatan di akhir pekan
Analis Artha Sekuritas Dennies Christopher Jordan mengungkapkan hal serupa, emiten konstruksi bisa saja sulit bertumbuh. Dus, emiten sektor ini memiliki tantangan baru yaitu harus mempercepat proyek dan memperbaiki cash flow supaya bisa mengikuti lebih banyak tender proyek serta memiliki tabungan proyek dihadapi (order book).
"Supaya nanti di tahun berikutnya, kalau kontrak baru tidak sebanyak tahun ini mereka masih bisa meningkatkan pendapatan," jelas Dennies.
Namun, bila melihat kondisi di 2021 yang mulai pulih, Dennies optimistis kinerja hingga akhir tahun ini masih akan lebih baik dibanding 2020 untuk keseluruhan BUMN Karya.
Lantas Dennies merekomendasikan investor yang sudah memegang saham di sektor ini bisa hold terlebih dahulu atau bisa juga memanfaatkan fluktuasi untuk trading jangka pendek.
Adapun per April 2021 realisasi kontrak baru PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tercatat sebesar Rp 4,9 triliun naik secara tahunan dari Rp 2,8 triliun. Sementara itu nilai orderbook hingga Maret 2021 menjadi Rp 76,8 triliun.
Sementara itu nilai kontrak baru PT PP Tbk (PTPP) tercatat sebesar Rp 5,8 triliun hingga Mei 2021 dari target Rp 30,1 triliun. PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengantongi kontrak baru Rp 3,6 triliun per April 2021 dari target Rp 24 triliun. Terakhir PT Waskita Karya Tbk (WSKT) membukukan kontrak baru sebesar Rp 2,13 triliun per April 2021 dari target Rp 26 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
