Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menyambut baik pembatalan pemblokiran anggaran untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Sebelumnya, anggaran untuk proyek IKN sempat yang terdampak program efisiensi anggaran. Namun, blokir anggaran IKN itu sudah dibuka kembali usai mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Mahendra Vijaya mengatakan, perseroan menyambut baik keputusan tersebut.
“WIKA menyikapi positif jika pemerintah tetap melanjutkan proyek-proyek di IKN maupun proyek lain, dan terus memonitor realisasinya,” ujarnya kepada Kontan, Selasa (16/4).
Baca Juga: Wijaya Karya (WIKA) Cetak Kontrak Baru Sebesar Rp 2,16 Triliun per Kuartal I 2025
Saat ini, WIKA Group dipercaya untuk mengerjakan beberapa proyek di IKN. Di antaranya, Jaringan IPAL 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jalan Tol KKT Kariangau-Sp. Tempadung Segmen 3B, Jalan Kebangsaan Sumbu Timur tahap 2, Gedung Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rusun Paspampres, dan beberapa proyek lainnya.
Per kuartal I 2025, WIKA meraih nilai kontrak baru sebesar Rp 2,16 triliun.
“Mayoritas berasal dari segmen industri penunjang konstruksi diikuti segmen infrastruktur & Gedung, property, dan EPCC,” kata Mahendra.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo mengatakan, perseroan siap untuk menyelesaikan proyek di IKN.
“Sebagai perusahaan BUMN konstruksi, PTPP berkomitmen untuk dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan target, standar kualitas, dan mengutamakan asas keselamatan,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (16/4).
PTPP saat ini tengah mengerjakan 19 proyek di IKN dengan jumlah nilai kontrak sebesar Rp 14,31 triliun dan sumber dana berasal dari APBN.
Proyek garapan PTPP di IKN dan progresnya adalah sebagai berikut.
1. Penyiapan Lahan KIPP tahap 1 dengan progres 100%
2. Penyiapan Lahan KIPP tahap 2 - 100%
3. Dermaga Logistik IKN - 100%
4. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Tahap 1 - 100%
5. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Tahap 2 - 96,61%
6. Tol IKN Segmen 3B (KKT Kariangau - Sp. Tempadung) - 100%
7. Tol IKN Segmen 3B Tahap 2 - 60.03%
8. Jalan Akses Masjid IKN - 100%
9. Bandara VVIP IKN Sisi Udara - 92,47%
10. Jalan Seksi 6C-1: SP.2 ITCI Simpang 1B - 100%
11. Proyek West Residence - 22,80%
12. Gedung Kantor Presiden - 100%
13. Istana Presiden dan Lapangan Upacara - 100%
14. Gedung Kemensetneg - 100%
15. Rumah Susun ASN - 95,61%
16. Komplek Perkantoran BI Tahap I - 98,02%
17. Gedung Wing 2 Kementerian PUPR - 48,6%
18. Proyek Hunian Vertikal 4 Tower TNI IKN - 26,20%
19. Jalan Tol IKN Seksi 1B - 6,08%
Per kuartal I 2025, PTPP meraih nilai kontrak baru sebesar Rp 6,275 triliun. Perolehan kontrak baru di kuartal pertama tahun ini ditopang oleh proyek pelabuhan sebanyak 38%, proyek gedung sebanyak 32%, jalan dan jembatan sebanyak 22%, proyek bendungan sebanyak 4%, dan proyek irigasi sebanyak 3%.
Baca Juga: PTPP Raih Kontrak Baru Sebesar Rp 6,27 Triliun Per Kuartal I-2025
Perolehan nilai kontrak tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana BUMN sebesar 52%, swasta 29%, dan pemerintah 18%.
“Pada tahun 2025, PTPP akan mengambil peluang lebih banyak di berbagai segmen proyek, tidak hanya dari sumber dana APBN, namun juga dari proyek swasta,” kata Joko.
Meskipun begitu, banyak sentimen yang menyebabkan volatilitas pasar dan berdampak kurang bagus ke kinerja emiten BUMN Karya.
Kabar buruk untuk BUMN Karya berawal dari Tarif Trump. Dalam kebijakan tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat (AS), Indonesia terkena besaran 32%. Namun, saat ini penerapannya ditunda sampai 90 hari ke depan. Di masa penundaan, pemerintah AS akan menerapkan tarif impor minimal 10% kepada 75 negara, termasuk Indonesia.
Sayangnya, Tarif Trump itu telah menyebabkan keributan dan volatilitas pasar global lantaran terjadi perang tarif. Apalagi, Washington telah menaikkan tarif atas produk China hingga 145%, sementara Beijing membalas dengan tarif balasan sebesar 125% terhadap produk AS.
Munculnya Tarif Trump ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah bank sentral meningkatkan suku bunga atau mempertahankannya di level tinggi. Di sisi lain, rupiah juga masih lemah terhadap dolar AS, bertengger di posisi Rp 16.827 per dolar AS pada Selasa (15/4).
PTPP pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi potensi suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Yaitu, melakukan strategic partnership dengan para supplier untuk dapat menjaga kestabilan harga.
“PTPP juga melakukan perkuatan manajemen risiko sebagai mitigasi dampak dari kondisi tersebut,” papar Joko.
WIKA juga bersiap menghadapi tantangan tersebut. Adanya perang tarif diakui Mahendra berpotensi memberikan dampak terhadap rantai pasok secara global.
WIKA masih melakukan kajian seberapa besar dampak hal tersebut ke kinerja perseroan dan memonitor potensi fluktuasi harga, khususnya terhadap harga material.
“Walaupun WIKA tidak banyak melakukan impor material, tetapi jika nanti material lokal mengalami dampak, hal ini akan menjadi dampak ke industri konstruksi Tanah Air,” ungkapnya.
Suku bunga pinjaman juga berpotensi meningkat lantaran perang tarif bisa membuat suku bunga acuan bank sentral beberapa negara naik.
Terkait hal itu, WIKA mengaku tidak merencanakan menambah pinjaman. “Namun apakah ini akan berdampak pada mitra kerja kami akan tetap melakukan monitor,” katanya.
Analis Infovesta Utama, Ekky Topan melihat, kinerja emiten BUMN Karya di tahun 2025 masih akan tertekan lantaran ada penurunan jumlah anggaran infrastruktur. Namun, jika anggaran yang dibuka itu jumlahnya cukup, bisa menjadi stimulus pendorong kinerja mereka.
Baca Juga: Nilai Kontrak Baru PTPP Hingga Februari 2025 Turun, Efek Rendahnya Belanja Pemerintah
Isu-isu lain, seperti Tarif Trump, suku bunga tinggi, dan pelemahan rupiah, bisa meningkatkan beban operasional serta biaya bunga obligasi para emiten BUMN Karya.
“Hal ini berpotensi mengganggu arus kas dan bahkan memicu potensi gagal bayar pada emiten yang belum melakukan restrukturisasi keuangan secara efektif, terutama WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT),” ujarnya kepada Kontan, Selasa (15/4).
Di sisi lain, dampak kehadiran Danantara ke kinerja emiten BUMN Karya juga masih jadi tanda tanya, meskipun sovereign wealth fund (SWF) ini disebut mau memperbaiki kinerja dan pengelolaan aset perusahaan pelat merah. Asal tahu saja, WIKA dan PTPP sudah resmi tergabung menjadi anggota Danantara.
Kata Ekky, Danantara dirancang untuk mendukung pendanaan proyek hilirisasi dan ekspansi strategis di sektor BUMN.
“Fokus utama belum pada infrastruktur konstruksi, tetapi masih akaan ke hilirisasi dan swasembada pangan,” paparnya.
Tak hanya kinerja yang berat, saham WIKA dan WSKT juga tengah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) lantaran gagal bayar obligasi. Saham WSKT bahkan sudah disuspensi sejak bulan Mei 2023 dan bakal genap dua tahun pada bulan Mei 2025.
Menurut aturan BEI, saham emiten bisa didelisting jika telah disuspensi selama dua tahun. Namun, dengan adanya restukturirasi utang yang dilakukan WSKT, ada kemungkinan diberikan jeda atau grace period untuk menghindari delisting.
“Selain restrukturisasi hutang, hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kinerja adalah melakukan efisiensi, mengurangi biaya operasi, menjual aset yang tidak terlalu produktif untuk mendapatkan likuditas,” paparnya.
Selanjutnya: 3 Saham Prajogo Pangestu Tak Masuk MSCI, Begini Pengaruhnya ke IHSG
Menarik Dibaca: IHSG Bergerak Turun 0,2% Meski Dibuka Menguat (16/4)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
