Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Isu reshuffle kabinet jilid II santer terdengar belakangan. Kocok ulang kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya tengah dinanti oleh pasar
Lucky Bayu Purnomo, Analis Danareksa Sekuritas mengatakan, saat ini reshuffle bukan lagi hanya sebatas keinginan tapi sudah menjadi kebutuhan. “Ada tiga hal yang menjadi landasan perlunya dilakukan perombakan kabinet,” katanya pada KONTAN, Senin (11/4).
Pertama, kondisi ekonomi Indonesia masih dilanda kelesuan. Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi angka pertumbuhan ekonomi belum pernah mencapai target minimal 5%. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (USD) masih tertekan di kisaran Rp 13.000 dan ketiga, realisasi sebelas paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah hingga saat ini masih belum terlihat.
Dari ketiga faktor tersebut, kata dia, pasar saat ini sangat menantikan reshuffle kabinet. Terbukti pada perdagangan hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan 1,23% di level 4.786,97 karena pelaku pasar mengantisipasi isu perombakan kabinet ini.
Meskipun reshuffle sangat diperlukan, namun Lucky bilang, kondisi politik yang ada saat ini dengan merapatnya partai Golkar ke pemerintah perlu dicermati. Jangan sampai perombakan yang dilakukan karena dorongan kebutuhan partai, bukan karena dorongan kebutuhan negara.
Jika orang-orang partai dan tidak memiliki kompetensi yang justru menggeser menteri yang ada saat ini, maka pasar saham akan bergejolak besar. Jika itu terjadi, perkiraan Lucky IHSG bisa terkoreksi ke level 4.685. “Tapi kalau orang partai tersebut memiliki keahlian dalam posisi yang hendak diisinya tidak masalah,” ujarnya.
Menurutnya, Lucky yang paling mendesak sesuai dengan fundamental ekonomi kita untuk dicopot saat ini adalah menteri keuangan. Meskipun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan namun belum ada sama sekali dampaknya yang terlihat terhadap ekonomi.
Dia bilang, kebijakan yang dikeluarkan menteri keuangan juga selama ini sangat dominan kepada masyarakat terutama terkait perpajakan. Sementara sampai saat penerimaan pajak tersebut belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Masyarakat sebetulnya buka tidak mau membayar pajak. Hanya saja sebagai melihat bahwa gencarnya pemerintah menggenjot pajak tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, sampai saat ini belum ada terlihat antusiasme masyarakat menyambut rencana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty).
Sementara yang tidak berkaitan dengan fundamental yang juga perlu diganti adalah menteri pemuda dan olahraga. Menurut Lucky untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan orang yang bisa mengatasi persoalan di PSSI dan mengatur agenda olahraga yang tidak bagus saat ini. Sebab majunya olaharaga juga bisa turut mendorong majunya negara ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
