Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Adaro Energy (ADRO) akan mengikuti peraturan pemerintah soal perpanjangan kontrak. Saat ini perusahaan sedang melakukan diskusi soal perpanjangan operasi tersebut. Seperti diketahui, kontrak Adaro akan selesai pada 2022.
Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk Febriati Nadira mengatakan bahwa perusahaan akan mengikuti aturan baru yang akan diterapkan pemerintah. Hal ini, mengacu pada rencana pemerintah untuk menambah waktu permohonan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Tentunya kita selalu akan menyesuaikan dengan peraturan baru," kata Febriati kepada Kontan.co.id, Senin (12/11).
Sebagai informasi, pemerintah akan merevisi kembali Peraturan Pemerintah (PP) No. 01/2017 atau Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Di mana, dari delapan usulan yang akan dimasukkan ke dalam revisi tersebut, permohonan inti adalah perpanjangan PKP2B menjadi IUPK bisa diajukan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 2(dua) tahun sebelum berakhirnya PKP2B. Di mana sebelumnya, PKP2B baru bisa mengajukan perpanjangan izin dua tahun sebelum kontraknya berakhir. "Untuk perpanjangan secara official belum dimasukkan, tetapi persiapan dari awal sudah dilakukan melalui diskusi dan koordinasi secara berkelanjutan," jelasnya.
Febriati menjelaskan, sesuai aturan yang ada saat ini ADRO baru bisa mengajukan perpanjangan IUPK operasi produksi minimal 2 (dua) tahun sebelum masa kontrak berakhir (Adaro Indonesia kontak berakhir di 2022).
Dengan begitu, lewat rencana baru pemerintah merevisi aturan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, maka dampaknya terhadap ADRO salah satunya mampu memperlancar kegiatan operasional perusahaan. "Selain itu, semakin ada kejelasan untuk operasional perusahaan dalam jangka panjang. Itu juga sebagai ketaatan perusahaan terhadap peraturan pemerintah," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, saat ini luas tambang yang dimiliki Adaro Indonesia sekitar 31.000 hektare. Namun, hingga saat ini emiten itu menjelaskan bahwa pihaknya belum berencana untuk memperluas atau menambah lahan tambangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
