Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 1,09 triliun pada 2024. Kondisi ini menunjukkan kontribusi besar sektor aset digital terhadap pendapatan negara.
Penerimaan pajak kripto ini terdiri dari Rp 246,45 miliar pada 2022, Rp 220,83 miliar pada 2023, dan Rp 620,4 miliar pada 2024.
Dari total penerimaan pajak tersebut, Indodax sebagai salah satu platform perdagangan kripto terbesar di Indonesia mencatatkan kontribusi sekitar Rp 490,06 miliar. Dari total penerimaan pajak kripto nasional, Indodax berkontribusi 44,96% dari total pajak kripto yang disetorkan ke negara.
Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh lonjakan transaksi aset kripto yang mencapai Rp 556,53 triliun sepanjang Januari hingga November 2024.
Baca Juga: Kemenkeu: Industri Sawit Sumbang Rp 88,7 Triliun ke APBN 2023
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, transaksi kripto mencatatkan peningkatan sebesar 352,89%, sebuah pertumbuhan luar biasa yang mencerminkan semakin matangnya ekosistem kripto di Indonesia.
Progres pertumbuhan aset kripto juga dialami Indodax, pada November 2024, volume transaksi Indodax Rp 21,28 triliun. Peningkatan ini berlanjut pada Desember 2024, dengan volume transaksi yang naik menjadi Rp 23,76 triliun.
CEO Indodax, Oscar Darmawan, mengungkapkan dengan angka penerimaan pajak yang terus melonjak di sektor kripto, tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia telah memasuki fase baru dalam adopsi kripto yang lebih masif.
“Penerimaan pajak yang tercatat lebih dari Rp 1 triliun pada akhir 2024 bukan hanya sekadar angka, namun juga mencerminkan kedewasaan pasar yang semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat sebagai alternatif investasi. Ini adalah bukti nyata bahwa aset digital telah mendapatkan tempat di hati para investor Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (25/1/2025).
Baca Juga: KA Makassar-Parepare Sumbang Rp 2,99 Miliar ke Kas Negara dari Pendapatan Tiket
Namun, Oscar juga menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih mendukung untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Menurutnya, jika kripto tidak dikenakan PPN, ia yakin transaksi di Indonesia akan jauh lebih besar.
"Hal ini akan membuat pendapatan negara dari pajak kripto dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dari sekarang. Tanpa PPN, masyarakat Indonesia akan lebih leluasa bertransaksi, sehingga volume perdagangan kripto akan melonjak signifikan," jelasnya.
Oscar menambahkan bahwa sifat kripto mirip dengan instrumen keuangan pada umumnya yang diawasi oleh OJK. Produk keuangan biasanya bebas PPN, dan pihaknya berharap kripto juga mendapatkan perlakuan serupa.
Baca Juga: BNI Sumbang Rp 77 Triliun ke Penerimaan Negara dalam 5 Tahun
Namun, di balik lonjakan ini, Oscar bilanb volatilitas masih menjadi tantangan terbesar di pasar kripto. Meskipun industri kripto mencatatkan angka transaksi yang luar biasa, kripto tetap merupakan instrumen yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan, geopolitik, dan sentimen pasar global.
Menurut Oscar, ini adalah bagian dari dinamika alami dari pasar aset digital yang sangat likuid dan terbuka. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk selalu memahami risiko yang ada dan tidak terjebak dalam euforia harga semata.
Selanjutnya: Hari Ketiga Libur Panjang, KAI Mengangkut 15.123 Penumpang dari Stasiun Pasar Senen
Menarik Dibaca: Jadwal Pendaftaran Beasiswa LPDP 2025 Buka hingga 17 Februari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
