Reporter: Handoyo | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Sistem Resi Gudang (SRG) diklaim bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional. Sistem resi gudang ini dipercaya bisa menggerakkan sektor riil lewat penyediaan akses pembiayaan untuk pelaku usaha terutama petani atau UKM dengan agunan resi gudang.
Sutriono Edi Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatakan, pemerintah berkepentingan meningkatkan kualitas produk komoditas dalam negeri, antara lain dengan penciptaan instrumen pembiayaan perdagangan yang bisa dimanfaatkan petani dan pelaku usaha.
Pembiayaan berguna bagi petani, terutama untuk membiayai tanam-menanam berikutnya, termasuk untuk pupuk, bibit, dan biaya kehidupan sehari-hari. Sedangkan pelaku usaha pembiayaan bisa meningkatkan permodalan usahanya, sehingga mereka tetap mampu meningkatkan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan walaupun modal yang dimiliki terbatas.
"SRG bagi pelaku usaha terutama petani dan UKM bisa dijadikan instrumen pemasaran untuk memperoleh harga terbaik dengan cara menunda penjualan komoditi pada saat musim panen raya di mana harga komoditi cenderung rendah melalui penyimpanan komoditinya di gudang," kata Sutriono dalam siaran persnya, Selasa (25/2).
Guna mempercepat pelaksanaan SRG secara nasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga bekerja sama dengan pemerintah daerah telah melakukan pembangunan 94 gudang SRG yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Secara akumulatif hingga 12 Februari 2014, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan mencapai 1.282 resi dengan total volume komoditi sebanyak 53.221 ton dengan nilai Rp 263,5 miliar, perinciannya 44.484 ton gabah, 4.626 ton beras, 3.670 ton jagung, 20,39 ton kopi, dan 420 ton rumput laut.
Pembiayaan resi gudang telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun lembaga keuangan non-bank yaitu PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan LPDB Kementerian KUKM.
Nilai total pembiayaan yang telah diberikan sampai Februari 2014 sebesar Rp 160,1 miliar atau rata-rata 70% dari nilai resi gudang yang diagunkan.
Bappebti juga telah melakukan kegiatan pemetaan terhadap gudang milik swasta pada tahun 2012. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memperoleh data mengenai jumlah gudang milik swasta yang ada di 274 kabupaten dan 16 provinsi di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
