Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus berupaya untuk melakukan penyehatan keuangan.
Salah satu langkah yang diambil WIKA adalah memperkuat tata kelola perusahaan. Penguatan tata kelola perusahaan diyakini WIKA menjadi hal yang paling fundamental dalam menjamin proses bisnis perseroan secara berkelanjutan.
Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito memaparkan sejumlah capaian WIKA dalam upaya memperkuat tata kelola. WIKA tercatat membukukan penilaian good corporate governance (GCG) hasil asesmen BPKP pada tahun 2022 dengan skor 95,116 dan masuk kategori sangat baik.
Baca Juga: Upaya Restrukturisasi Utang, WIKA Kembali Gelar RUPO dan RUPSU
“Predikat sangat baik juga diberikan kepada WIKA oleh BPKP dalam hal akuntabilitas dan efektivitas lewat asesmen ICORPAX periode tahun yang sama dengan skor 82,19,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Jumat (2/2).
Pada tahun 2023, WIKA memperluas cakupan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001: 2016 secara menyeluruh.
Di tahun yang sama, WIKA juga mengeluarkan pedoman larangan benturan kepentingan sekaligus prosedur tata kelola terintegrasi sesuai dengan amanah Permen 02 BUMN Tahun 2023 yang diterapkan di seluruh grup usaha WIKA.
Selain itu, digitalisasi dilakukan WIKA dengan pemutakhiran sistem ERP digital secara menyeluruh, penerapan four eyes principles berbasis manajemen risiko, dan penggunaan Digital Control Tower (DCT).
Menurut Agung, DCT ini sebagai fasilitas pemantauan kinerja perusahaan secara real time dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk memperoleh data-data yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan secara cepat.
Baca Juga: Wijaya Karya (WIKA) Gelar Rights Issue untuk Serap PMN, Cermati Penggunaan Dananya
“Kami juga menyediakan kanal whistle blowing system (WBS) WIKA secara digital yang telah terintegrasi dengan KPK sejak tahun 2021 untuk penanganan pengaduan terkait gratifikasi,” ungkapnya.
Dalam hal pengadaan barang dan jasa, WIKA menerapkan prosedur sesuai asas transparansi dan akuntabilitas dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (e-proc) yang terintegrasi dengan website pengadaan.com dalam pemilihan mitra kerja.
“Sementara, dalam pemilihan mitra kerja UMKM, WIKA memanfaatkan platform yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN, yaitu PADI UMKM,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
