Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah memastikan saham BRIS pasca merger tiga bank syariah milik negara segera memenuhi ketentuan saham beredar minimal 7,5% di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saat ini saham BRIS di publik hanya 4,4%.
Menteri Badan Usaha Negara (BUMN) Erick Thohir dalam acara Business Talk (B-Talk) disiarkan secara live di KompasTV, Selasa 9/2 mengakui, pasca tiga bank BUMN syariah negara merger yakni BRI Syariah, BNI Syariah serta Bank Mandiri Syariah, jumlah saham beredar Bank Syariah Indonesia (BRIS) hanya tersisa 4,4%.
Seperti tertera dalam prospektus penggabungan bank syariah BUMN, porsi pemegang saham publik tersisa 4,4% dari sebelumnya 18,47%. Ini artinya BRIS tak memenuhi ketentuan saham minimal publik 7,5%.
Nah, “Kita akan segera memenuhi ketentuan free float minimal 7,5%,” ujar Erick dalam acara hasil sinergi KompasTV dan Kontan.
Tak menyebutkan mekanismenya, Erick memastikan bahwa kepemilikan pemerintah dalam Bank Syariah Indonesia (BRIS) akan tetap mayoritas di atas 51%.
Upaya menambah free float saham BRIS akan segera dilakukan. “Poinnya, pemerintah Indonesia akan tetap mayoritas di atas 51%, mekanismennya bisa banyak,” ujar Erick.
Kata Erick, Kementerian BUMN akan membuka peluang bagi investor asing untuk menjadi investor baru pemilik saham di BRIS melalui Sovereign Wealth Fund milik Indonesia yakni Indonesia Investment Authority (INA).
“Banyak pemilik dana besar tertarik masuk Bank Syariah Indonesia (BRIS),” ujarnya.
Jika merujuk keterangan sebelumnya, Kementerian BUMN menyebut tengah merancang rights issue untuk BRIS. Lewat SWF, Kementerian BUMN membuka masuk investor asing sebagai mitra di BRIS. Mekanismenya, investor bisa mengambil saham baru dengan skema block seed ke depan.
Dalam acara yang sama, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BRIS) Heri Gunadi menyebut, BSI akan memenuhi kewajiban free float di bursa minimal 7,5%. “Ini akan kami lakukan,” ujar Heri.
Menurut Heri likuiditas BRIS masih tebal untuk mendukung bisnis. Dengan aset penggabungan Rp 240 triliun, dana pihak ketiga BRIS juga gendut yakni lebih dari Rp 200 triliun. “Saat ini likuiditas kami cukup tebal untuk pembiayaan,” ujar Hery Gunardi.
Kelak jika BRIS lebih aktif dalam whole sale atau korporasi seiring dengan proyek infrastruktur, “Penambahan modal akan dibutuhkan,” ujar Hery.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
