Reporter: Muhammad Julian | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) masih dibayangi permasalahan keuangan. Di tengah beban utang yang menumpuk, opsi restrukturisasi utang, terutama dengan kreditur yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dinilai menjadi opsi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.
Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengatakan, secara teori, permasalahan keuangan yang dihadapi Garuda bisa ditangani melalui dua cara, yaitu menaikkan omset serta menurunkan beban pengeluaran.
Hanya saja, cara yang kedua, menurut Alfred, menjadi cara yang lebih realistis untuk ditempuh, sebab opsi untuk menaikkan pendapatan dalam jangka pendek relatif lebih sulit ditempuh mengingat adanya pemberlakuan pembatasan mobilitas di tengah pagebluk Covid-19.
Baca Juga: OJK perbolehkan penyelesaikan kredit Garuda dengan skema debt to equity swap
“Kalau menaikkan pendapatan sudah pasti ada risiko regulasi atau dampak regulasi, dan memang kita tahu regulasi (pembatasan) memang punya latar belakang yang kuat, jadi pemerintah ketika melakukan pembatasan itu memang ada pertimbangan yang di luar bicara bisnis,” terang Alfred kepada Kontan.co.id, Rabu (9/6).
Untuk itu, Alfred menyarankan agar pemerintah menempuh opsi restrukturisasi utang dengan cara meminta perpanjangan tenor pembayaran pokok bunga serta penurunan bunga.
Hal ini menurutnya bisa ditempuh terutama untuk pinjaman yang berasal dari perusahaan-perusahaan pelat merah yang dimiliki oleh pemerintah.
Restrukturisasi ini juga bisa dilakukan dengan skema debt to equity, yaitu mengkonversi utang menjadi saham dalam kepemilikan saham Garuda.
