/2026/01/30/780510649.jpg "Rosan Akui Danantara Sudah Masuk Jadi Pemegang Saham GOTO")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Danantara resmi masuk sebagai pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, pemerintah akan terus meningkatkan kepemilikan saham di perusahaan aplikator tersebut secara bertahap.
“Kami sudah masuk, terus akan kita tingkatkan secara bertahap,” kata Rosan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: Pendaftaran Ditutup, OJK Terima Empat Calon Paket Direksi BEI Periode 2026–2030
Namun demikian, Rosan belum merinci besaran kepemilikan saham Danantara di GOTO saat ini maupun target peningkatannya ke depan. Ia juga enggan membeberkan detail aksi korporasi tersebut.
Sebelumnya, rencana masuknya Danantara ke GOTO sempat diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, langkah akuisisi ini bertujuan untuk menurunkan potongan komisi bagi pengemudi ojek online (ojol).
Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang menurunkan potongan komisi aplikator dari sebelumnya 10%–20% menjadi 8%.
“Langkah paling pertama (setelah akuisisi) adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya aplikator mengambil 20% atau 10% menjadi hanya 8%,” ujar Dasco, Jumat (1/5).
Hingga saat ini, belum ada keterbukaan informasi resmi dari GOTO terkait masuknya Danantara sebagai pemegang saham. Dalam keterangan terakhir pada 1 Mei 2026, perseroan hanya menanggapi kebijakan pemerintah terkait pemangkasan komisi mitra pengemudi.
Baca Juga: Merdeka Copper Gold (MDKA) Berencana Tingkatkan Ekspansi, Simak Rekomendasi Sahamnya
Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menyatakan perusahaan akan mematuhi regulasi yang berlaku.
“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online,” ujarnya.
Hans menambahkan, pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami implikasi dari kebijakan tersebut terhadap operasional perusahaan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
