Reporter: Dina Farisah | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Masa penawaran surat berharga syariah negara ritel atau sukuk ritel (sukri) seri SR-005 telah berakhir, kemarin (22/2). Permintaan investor pun berlebih.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, Scenaider CH Siahaan bilang, dalam kurun waktu dua minggu, permintaan investor yang masuk per 21 Februari tidak kurang dari Rp 20 triliun. Ini lebih tinggi 133% dari target indikatif pemerintah sebesar Rp 15 triliun.
Dahlan Siamat, Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan mengatakan, meski permintaan membeludak, pemerintah enggan meningkatkan penyerapan. Sebab, pemerintah masih akan mencari utang dari lelang reguler, penerbitan sukuk global dan sukuk dana haji Indonesia.
Setelah mendapatkan hasil dari total permintaan yang masuk secara resmi, DJPU akan mulai melakukan rapat penetapan penjatahan mulai Jumat malam hingga hari ini. Selanjutnya, hasil rapat penetapan penjatahan akan disampaikan, Senin (25/2).
PT Mega Capital Indonesia selaku salah satu agen penjual, mendapatkan kelebihan permintaan sebesar tiga kali lipat dari penjatahan penjualan sekitar Rp 400 miliar. Nany Susilowati, Presiden Direktur PT Mega Capital Indonesia, menuturkan, profil investor yang menyerap sukuk ritel ini terdiri atas profesional, wiraswasta dan ibu rumah tangga.
Likuiditas tinggi
Sukuk ritel ini memiliki kelebihan dari sisi likuiditas dan aktif diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga banyak yang berminat berinvestasi di instrumen utang ini. "Investor bisa menjualnya kembali pada kami tanpa ada fee penjualan,” kata Nany.
Presiden Direktur PT Sucorinvest Central Gani, Ratih D Item mengaku, Sucorinvest mendapat kelebihan permintaan sebanyak dua kali lipat dari penjatahan penjualan sekitar Rp 500 miliar. "Permintaan yang masuk mencapai Rp 1 triliun," ujar Ratih.
Sementara, PT Andalan artha Advisindo Sekuritas (AAA Securities) berhasil meraup permintaan sukri hingga Rp 1,2 triliun dari penjatahan sekitar Rp 573 miliar. "Kelebihan permintaan lebih dari dua kali," ujar Vice President Investment Banking PT Andalan artha Advisindo Sekuritas (AAA Securities), Jimmy Randiatmoko.
Jimmy melihat, keputusan pemerintah tidak melakukan upsize karena cermat dalam menentukan jumlah penerbitan surat utang. Menurutnya, sumber dana untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dikombinasikan dengan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) yang lebih bersifat jangka panjang.
Seperti diketahui, Sukri seri SR-005 ini memiliki tenor tiga tahun dengan kupon 6% per tahun. Surat utang ini menggunakan aset dasar berupa proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek yang digunakan sebagai aset dasar diantaranya adalah proyek jalan layang atau fly over, underpass, pembangunan jalan baru dan jalan bebas hambatan, serta proyek jembatan baru dan penggantian jembatan lama, serta rehabilitasi jalan dan jembatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
