Reporter: Nur Qolbi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menunda setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini merupakan salah satu strategi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) disamping Penyertaan Modal Negara (PMN), pembayaran kompensasi, dan dana talangan untuk modal kerja.
Meskipun begitu, dalam konferensi pers program PEN, Rabu (13/5), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, keputusan tersebut belum final. Pemerintah akan mengumumkannya secara resmi setelah usulan ini masuk sidang kabinet.
Kepala Riset Kresna Sekuritas Robertus Yanuar Hardy berpendapat, langkah pemerintah untuk menunda setoran dividen dari BUMN perlu diapresiasi. Mengingat, likuiditas perusahaan di semua sektor sudah semakin ketat.
Baca Juga: BUMN sambut baik rencana pemerintah tunda pembayaran dividen
Begitu juga halnya dengan kebijakan restrukturisasi pinjaman dan relaksasi pajak. "Berbagai kebijakan tersebut dapat meningkatkan ketahanan keuangan setiap badan usaha dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19," ungkap Robertus saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (14/5).
Meskipun begitu, Robertus melihat, tidak semua BUMN dapat menunda pembayaran dividen bagi para pemegang sahamnya. Contohnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang memiliki posisi kas lebih kuat dibanding entitas anak PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) lainnya.
"Setoran dividen dari PTBA tentu sangat dibutuhkan Inalum untuk membantu melunasi kewajiban-kewajiban keuangannya pasca-akuisisi PT Freeport Indonesia dan memuluskan rencana akuisisi PT Vale Indonesia," tutur Robertus.
Analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony juga mengatakan, kebijakan penundaan pembayaran dividen dapat berdampak positif terhadap prospek bisnis BUMN. "Ini dapat menjaga kas sehingga perusahaan tetap stabil di kondisi seperti ini," kata Chris.
Akan tetapi, menurut dia, negara juga akan disulitkan dengan penundaan pembayaran dividen ini. Pasalnya, salah satu pos pemasukan negara yang terbesar berasal dari dividen BUMN.
"Terlebih lagi, dua tahun belakangan ini, BUMN memberikan dividen payout rasio yang tergolong besar karena pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar di APBN," ucap dia.
Baca Juga: Empat BUMN ini bakal dapat Rp 12,2 triliun untuk Proyek Stategis Nasional
Dari segi pergerakan sahamnya, Chris menilai kebijakan tersebut akan berpengaruh negatif terhadap saham-saham BUMN dalam jangka pendek. Akan tetapi, dalam jangka panjang, seiring dengan perbaikan kinerja, maka kebijakan ini akan berefek positif pada saham BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
