Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri aset kripto diharapkan terus bertumbuh di bawah rezim Prabowo Subianto. Pertumbuhan pesat aset digital ini dapat berkontribusi signifikan terhadap ekonomi digital tanah air.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi memandang, dukungan dari Pemerintahan Prabowo – Gibran dapat terlihat jelas dari Asta Cita yakni 8 misi pemerintah baru untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Hasan mengatakan, dari delapan misi tersebut salah satunya terdapat program yang memiliki keberpihakan terhadap pengembangan ekonomi-ekonomi baru diantaranya ekonomi kreatif pariwisata, seni budaya dan ekonomi digital.
"Jadi harusnya sudah terkonfirmasi, artinya pemerintah dalam hal ini tentu akan mendorong (industri kripto). Selama tadi manfaatnya baik, kemudian betul-betul memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tidak memberikan risiko berlebihan dan juga aspek perlindungan kepada masyarakat dan konsumennya terjaga," ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/2).
Baca Juga: Trader Kripto Ini Sulap US$5.000 Jadi US$1 Juta dalam 4 Hari, Apa Rahasianya?
Hasan menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 1.396 koin kripto yang telah masuk daftar whitelist Otoritas Jasa Keuangan. Ini artinya koin-koin tersebut dapat diperdagangkan secara legal oleh pedagang aset kripto di Indonesia.
Dari jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) saat ini terhitung ada 16 PFAK yang telah resmi ditegaskan mengantongi izin dagang. Sementara itu, terdapat 14 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang masih dalam proses verifikasi seperti kelengkapan administrasi dokumen dan pengenalan Know Your Customer (KYC).
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana mengatakan bahwa sebagai pelaku di industri kripto, Tokocrypto optimis terhadap masa depan investasi kripto di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Tokocrypto berharap industri kripto dapat terus melanjutkan pertumbuhan era pemerintahan sebelumnya.
Calvin menyoroti, aset kripto sudah menjadi perhatian pemerintah baru seperti yang sempat disampaikan dalam kampanye Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyatakan dukungan terhadap kripto dan blockchain sebagai alat untuk memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan aset digital ini.
Gibran juga mengakui peran kripto dalam menciptakan peluang ekonomi baru, terutama bagi generasi muda. Hal ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kebijakan pro-kripto yang diadopsi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Pernyataan Gibran yang berkomitmen untuk mendukung pengembangan talenta muda di bidang blockchain dan kripto merupakan sinyal positif. Mereka menekankan pentingnya keterampilan masa depan, yang sejalan dengan visi kami dalam mengembangkan industri ini," ucap Calvin kepada Kontan.co.id, Kamis (13/2).
Menurut Calvin, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan potensi perdagangan kripto dan teknologi blockchain demi mendukung perekonomian. Industri kripto pun bertumbuh pesat hingga memiliki lebih banyak jumlah investor daripada saham.
Baca Juga: OJK Rumuskan Aturan Listing Koin Kripto di Indonesia, Target Selesai Tahun Ini
Otoritas Jasa Keuangan mencatat, nilai transaksi kripto mencapai Rp 650,61 triliun di 2024, tumbuh hampir empat kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 149,25 triliun. Dari sisi pengguna, jumlah investor kripto di Indonesia tercatat 22,9 juta investor pada 2024 daripada 18,51 juta investor di 2023.
Calvin menuturkan, Tokocrypto berharap pemerintah akan melanjutkan kebijakan yang ramah terhadap inovasi teknologi aset digital, serta menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan sambil tetap menjaga stabilitas dan keamanan pasar.
"Dengan regulasi yang tepat, kami yakin sektor kripto di Indonesia akan terus berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi digital," imbuhnya.
Dalam perkembangannya, industri kripto terus berkontribusi terhadap negara yang terlihat dari setoran pajak. OJK mengungkapkan, penerimaan pajak dari transaksi mata uang kripto mencapai Rp 1,09 triliun, akumulasi sejak pertengahan 2022 hingga akhir 2024.
Selanjutnya: Upaya BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepersertaan Program Jaminan Sosial
Menarik Dibaca: K Fitness Targetkan 10 Cabang Baru di Luar Jakarta pada Tahun Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
