OJK Dorong Free Float 15%, AEI Minta Implementasi Bertahap

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas rencana reformasi integritas pasar modal yang diagendakan. 

Hasan Hawzi, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK bilang AEI memberikan dukungan komprehensif terhadap arah kebijakan peningkatan free float yang dicanangkan. 

“Tidak hanya terkait isu khusus terkait peningkatan free float, tetapi bahkan kami menerima berbagai aspek masukan lainnya dari AE ,” katanya di Gedung BEI, Rabu (4/2). 

AEI memberikan masukan penerapan kebijakan free float menjadi 7,5% dilakukan secara bertahap, terukur dan hati-hati tentu melihat kondisi kapasitas pasar dan juga risiko-risiko yang menyertai peralihan tersebut.

Baca Juga: BEI Buka Suara soal Kasus Multi Makmur Lemindo (PIPA), Suspensi Saham Belum Jadi Opsi

Tak hanya terkait free float, AEI juga memberikan masukan terkait transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) dan peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1%.

OJK, AEI dan BEI juga mendiskusikan tentang penguatan program pendidikan berkelanjutan dan literasi keuangan bagi para investor, termasuk pendidikan berkelanjutan bagi para pengurus emiten-emiten.  

“Bursa akan menyiapkan hot desk dan tim khusus untuk mendampingi emiten, serta memastikan transisi berjalan sehat tanpa disrupsi pasar,” jelas Hasan. 

Baca Juga: Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Akan Gelar Buyback Saham, Siapkan Dana Rp 750 Miliar

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Armand Hartono menyatakan AEI secara prinsip sejalan dan mendukung arah kebijakan regulator untuk meningkatkan porsi saham beredar hingga 15%.

“Peningkatan free float dinilai sangat bergantung pada kemampuan pasar menyerap saham tambahan serta kecocokan antara profil emiten dan investor,” jelasnya.  

Armand mengatakan, AEI juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara emiten, SRO, BEI dan regulator agar transisi tidak mengganggu pasar agar upaya membangun pasar modal berkelas dunia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News