CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.902   -76,00   -0,48%
  • IDX 7.247   -61,22   -0,84%
  • KOMPAS100 1.108   -9,55   -0,85%
  • LQ45 880   -6,75   -0,76%
  • ISSI 220   -1,59   -0,72%
  • IDX30 450   -3,94   -0,87%
  • IDXHIDIV20 541   -5,17   -0,95%
  • IDX80 127   -1,14   -0,89%
  • IDXV30 136   -1,56   -1,14%
  • IDXQ30 150   -1,41   -0,93%

Menko Darmin: Program sertifikasi tanah jadi upaya menaikkan minat ke pasar keuangan


Jumat, 23 Agustus 2019 / 11:56 WIB
Menko Darmin: Program sertifikasi tanah jadi upaya menaikkan minat ke pasar keuangan
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Darmin Nasution


Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Indonesia masih enggan untuk masuk ke sektor keuangan formal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Capital Market Summit & Expo 2019, Jumat (23/8).

Menurut Darmin, masih diperlukan langkah dan kebijakan untuk meningkatkan dan mendorong masyarakat untuk masuk ke sektor keuangan. "Agar membuat masyarakat tidak merasa asing terhadap sektor keuangan," ujar Darmin.

Baca Juga: Jokowi bagikan 2.706 sertifikat tanah di NTT hari ini

Darmin berpendapat, program sertifikasi tanah dapat dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan minat masyarakat masuk ke sektor keuangan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan tanah yang telah disertifikasi sebagai agunan.

"Jika aset khususnya tanah sudah disertifikasi, maka dia punya modal untuk masuk ke sektor keuangan formal untuk dijadikan agunan," lanjut Darmin.

Baca Juga: Duh, Penjualan Sukuk Tabungan ST-005 Kurang Laris

Tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan 5 juta sertifikat tanah. Untuk tahun ini ada sekitar 7 juta lahan yang menjadi target sertifikasi. Sementara tahun depan diprediksi naik menjadi 9 juta sertifikat lahan.

Dengan demikian, program sertifikasi ini dapat sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong masyarakat masuk ke sektor keuangan. "Itulah inklusi keuangan yang sesungguhnya," terang Darmin.

Baca Juga: AEI dukung peningkatkan stabilitas pasar saham dengan menambah investor domestik

Untuk diketahui, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan OJK yang pada tahun 2016, literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 29,7 persen sedangkan inklusi keuangan sebesar 67,8 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×