Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Peluang emiten konstruksi pelat merah, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mendapat kontrak baru semakin besar. Pasalnya, permasalahan administrasi proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi telah selesai.
Dengan begitu, ADHI akan mendapatkan kontrak baru dari proyek LRT tersebut tahun ini. Padahal sebelumnya, perbedaan pendanaan antara Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI terkait penggunaan jenis rel yang akan dipakai dikhawatirkan akan mengganggu pengerjaan proyek tersebut.
Harris Gunawan, Direktur Utama ADHI mengatakan, dengan terurainya hambatan tersebut maka penandatanganan kontrak pengerjaan LRT akan dilakukan tahun ini sehingga tetap bisa rampung sesuai target di tahun 2018. "Kita sangat senang masalah tersebut selesai agar tanda tangan kontrak segera bisa dilakukan," ungkapnya pada KONTAN, Kamis (9/6).
Kendati begitu, kontrak LRT sejatinya tidak masuk dalam target kontrak baru yang dipatok perseroan tahun ini yakni Rp 25,1 triliun. Alasannya, kontrak LRT hanya akan didapat sekali. Sementara jika dimasukkan ke dalam target maka di tahun berikutnya kontrak baru ADHI akan cenderung turun karena tidak ada lagi proyek yang sama.
Harris belum tahu apakah kontrak LRT tersebut akan ditandatangani sekaligus tahun ini atau secara bertahap karena pendanaan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Sebagai gambaran, trase LRT yang melintas antar provinsi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sedangkan, trase yang melintas di DKI Jakarta jadi kewenangan PT Jakarta Propertindo.
Hingga akhir Mei 2016, ADHI telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp 4,97 triliun atau baru sekitar 19,8% dari target. Namun, Harris mengatakan saat ini pihaknya sudah memenangkan tender beberapa proyek sekitar Rp 1,3 triliun namun belum adminstrasinya belum rampung. Sehingga jika ditotal kontrak baru yang telah didapat perseroan mencapai Rp 6,27 triliun atau 25% dari target.
