Lelang sukuk, pemerintah cuma raih Rp 3,47 triliun

Reporter: Umi Kulsum | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atawa sukuk negara pada Selasa (18/4) meraup penawaran sebesar Rp 14,33 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah hanya menyerap dana sebesar Rp 3,47 triliun.

Nominal tersebut lebih rendah ketimbang total penawaran pada lelang SBSN sebelumnya. Dalam lelang 4 April lalu, penawaran mencapai Rp 14,52 triliun dengan dana yang dimenangkan sebesar Rp 4,46 triliun.

Asal tahu saja, pemerintah memasang target indikatif sebesar Rp 6 triliun dalam lelang sukuk negara kali ini. Artinya, nominal yang dimenangkan pemerintah masih di bawah target tersebut.

Senior Research Analyst Pasar Dana Beben Feri Wibowo menjelaskan, target indikatif tidak tercapai tersebut diduga karena imbal hasil yang diinginkan investor tidak masuk dalam hitungan pemerintah. Apalagi, diperkuat terjadinya kelebihan penawaran atau oversubscribed.

"Dengan kata lain kami melihat imbal hasil yang diinginkan investor lebih tinggi dari ekspektasi pemerintah," jelasnya.

Ketidakpastian global yang masih membayangi pasar obligasi turut berimbas dalam lelang sukuk negara kali ini. "Hal itu juga terlihat dari seri bertenor pendek masih menjadi primadona," papar Beben.

Di lelang hari ini, ada lima seri sukuk yang ditawarkan. Pertama, seri SPNS05102017. Pemerintah memenangkan penawaran senilai Rp 2 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 5,5% dan imbalan diskonto. Surat utang ini jatuh tempo pada 5 Oktober 2017.

Kedua, seri PBS013. Pemerintah mengambil Rp 790 miliar dengan yield rata-rata tertimbang 6,93% dan imbalan 6,25%. Sukuk ini jatuh tempo pada 15 Mei 2019. Ketiga, pemerintah tidak mengambil penawaran sama sekali pada seri PBS014.

Keempat, PBS011. Pemerintah menyerap Rp 420 miliar dengan yield rata-rata tertimbang 7,36% dan imbalan 8,75%. Instrumen ini jatuh tempo pada 15 Agustus 2023.

Kelima, seri PBS012. Pemerintah mengambil Rp 260 miliar dengan yield rata-rata tertimbang 7,95%. Obligasi ini jatuh tempo pada 15 November 2031.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News