Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada, Selasa (23/1). I Made Adi Saputra Analis Fixed Income MNC Sekuritas memperkirakan lelang masih akan ramai mendapatkan penawaran dari investor.
Salah satu faktor yang membuat lelang berpotensi diminati banyak investor adalah karena enam seri yang ditawarkan termasuk banyak. "Seri yang ditawarkan banyak ada enam, jadi deman yang masuk juga banyak," kata Made, Jumat (18/).
Lelang pekan depan akan menawarkan seri SPN-S 10072018 dengan imbal hasil diskonto dengan jatuh tempo pada 10 Juli 2018. Selanjutnya, PBS016 yang akan kadaluarsa pada 15 Maret 2020 dengan imbal hasil 6,25%.
Sementara, PBS002 menawarkan imbal hasil 5,45% dengan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2022. Selanjutnya, PBS017 dengan imbal hasil 6,12% dan jatuh tempo 15 Oktober 2025. Sedangkan, PBS012 menawarkan imbal hasil 8,87% dan jatuh tempo 15 November 2031. Terakhir, PBS004 yang menawarkan imbal hasil 6,1% dengan jatuh tempo pada 15 Februari 2037.
Made memproyeksikan jumlah penawaran yang masuk pada lelang pekan depan berkisar Rp 30 triliun-Rp 35 triliun.
Lelang sukuk kedua di 2018 berpotensi ramai, Made bilang karena likuiditas masih cukip tinggi di pasar. "Memang ketolong sama likuiditas pasar yang tinggi," kata Made.
Apalagi, sektor perbankan diproyeksikan akan gencar masuk karena menurut Made diawal tahun perbankan belum banyak menaruh dana pada kredit. Sehingga untuk sementara likuiditas yang tinggi tersebut masuk di surat utang termasuk sukuk.
Dalam lelang ini pemerintah menentukan target indikatif sebesar Rp 8 triliun. Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian target dari pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.
Menurut Made bila, nanti ketika lelang penawaran yield yang masuk cukup kompetitif dan sesuai dengan harapan pemerintah, maka pemerintah berpotensi akan memenangkan lelang pada target maksimumnya. Artinya, dalam lelang sukuk pekan depan pemerintah berpotensi menyerap dana lebih dari Rp 8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
