Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) raih Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari British Standards Institution (BSI).
Capaian tersebut merupakan bentuk nyata upaya KBI dalam menjaga korporasi dari tindakan yang merugikan, begitu juga bagi pemangku kepentingan.
Selain itu, Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi mengatakan, sertifikasi ISO juga bagian dari peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di KBI.
Baca Juga: KKP gandeng KBI jaga stabilitas harga ikan melalui resi gudang
Adapun sertifikasi yang didapat KBI meliputi Sistem Manajemen Anti Suap di Bidang Keuangan, Audit Internal dan Kepatuhan, Manusia Sumber Daya, Urusan Umum dan Pengadaan, Teknologi Informasi, Operasi, Sekretaris Perusahaan dan Bisnis (kecuali untuk Usaha Penjaminan Emisi).
Dalam konteks Good Corporate Governance, Implementasi anti penyuapan khususnya dalam Whistleblowing System (WBS) sendiri merupakan bagian dari 11 pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
“Sebagai bagian dari sertifikasi ISO 37001:2016, KBI telah mengeluarkan kebijakan anti penyuapan khususnya terkait Whistleblowing System (WBS)," kata Fajar dalam keterangan resminya Selasa (15/9).
Dalam kebijakan tersebut, Fajar juga menyampaikan bahwa telah diterapkan mekanisme Whistleblowing System (WBS), jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, direksi bahkan oleh Komisaris.
"Target kami tentunya zero tolerance terkait penyuapan. Dan hal itu berlaku untuk semua yang ada di lingkungan KBI,” tegasnya.
Terkait ISO 37001:2016 dalam implementasi GCG, Mas Achmad Daniri selaku Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (2019) mengatakan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan sangat terkait dengan implementasi GCG.
Adapun ISO 37001:2016 merupakan perangkat teknis penerapan prinsip-prinsip GCG yang disingkat TARIF, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.
"Pemenuhan ISO 37001: 2016, merupakan langkah mendasar bagi KBI guna mendorong implementasi GCG di KBI menjadi lebih baik. Tantangan berikutnya adalah upaya KBI untuk membudayakan GCG dalam seluruh kegiatan operasional korporasi,” ungkapnya.
Sebagai informasi, ISO 37001:2016 merupakan sebuah standar internasional yang mengatur Sistem Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Anti Bribery Management System).
Di Indonesia, penerapan ISO 37001:2016 berawal dari Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan mengadopsi secara identik standar ISO 37001:2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap.
ISO dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini akan mampu mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisasi/institusi dapat melakukan pencegahan sejak awal.
Selain itu, sertifikasi ini dimaksudkan untuk membantu korporasi maupun organisasi untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang efektif.
Baca Juga: Dorong ekonomi daerah, KBI bantu siapkan sistem perdagangan Lada Muntok
“Dengan penerapan ISO 37001:2016, target jangka panjang KBI adalah meningkatkan layanan dan nilai tambah ekonomis para pemangku kepentingan," jelas Fajar.
Dalam implementasinya, KBI juga bakal mengajak semua pemangku kepentingan khususnya mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan ISO 37001:2016.
Selain itu, Fajar menekankan sebagai bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan ISO 37001:2016 di KBI merupakan implementasi dari core value BUMN yaitu akhlak, yang dalam hal ini adalah amanah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
