Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus berupaya melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk meredam efek negatif kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump. Ada beberapa kebijakan terkait impor yang ditawarkan Indonesia agar AS dapat menurunkan tarif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan negosiasi Indonesia-AS terkait tarif impor ini akan diselesaikan dalam waktu 60 hari.
Ada beberapa cara yang dilakukan Indonesia agar AS melunak. Salah satunya adalah pemerintah akan mengimpor Liquefied Natural Gas (LNG) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS, sekaligus mengurangi impor kedua produk tersebut dari negara luar AS. Impor gandum dan kedelai dari AS juga hendak ditingkatkan.
Selain itu, pemerintah berencana menurunkan tarif bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebagai upaya mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor Indonesia ke negara tersebut.
Baca Juga: Negosiasi Tarif dengan AS, Pemerintah Harus Perhatikan Industri Dalam Negeri
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan relaksasi aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk produk-produk dari AS, khususnya di bidang Information & Communication Technology (ICT).
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Carmelia Suryanata menyampaikan, rencana peningkatan impor LPG dan LNG menjadi penanda bahwa Indonesia menginginkan diversifikasi pasokan energi dari AS.
Jika rencana ini terwujud, maka emiten seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) yang merupakan importir dan distributor LNG akan diuntungkan. Begitu pula dengan PT Elnusa Tbk (ELSA) yang bergerak di bidang jasa migas termasuk distribusi dan logistik energi.
"Ini dengan catatan harga tetap kompetitif," ujar dia dalam riset, Kamis (17/4).
Selain itu, rencana peningkatan impor kedelai dari AS juga bisa mempengaruhi kelangsungan usaha emiten-emiten di sektor agribisnis dan pangan Sebab, harga kedelai impor dapat berdampak pada margin emiten yang bersangkutan, asalkan pasokan kedelai tersebut stabil dan harganya kompetitif.
Liza menganggap relaksasi impor kedelai berpotensi menguntungkan emiten poultry seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). Kedatangan kedelai impor diharapkan akan menjaga kestabilan harga kedelai di dalam negeri yang dapat dimanfaatkan emiten poultry sebagai bahan pakan ternak.
Baca Juga: Indonesia Negosiasi Tarif Impor Trump, Ini Permintaan Pemerintahan AS
Dia melanjutkan, wacana pelonggaran TKDN untuk produk-produk ICT dari AS berpotensi membuat proyek-proyek digital seperti smart city, digitalisasi BUMN, hingga cloud nasional menjadi lebih layak. Hal ini tentu cukup krusial bagi emiten yang bergerak di sektor integrasi teknologi dan infrastruktur.
Lantas, emiten-emiten seperti PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), PT DCI Indonesia Tbk (DCII), PT Indointernet Tbk (EDGE), hingga PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) berpeluang mampu menjalankan ekspansi bisnis lebih cepat jika regulasi TKDN diperlonggar.
"Sebab, mereka tidak lagi dibatasi oleh kewajiban komponen lokal yang rumit untuk perangkat keras berteknologi tinggi," ungkap dia.
Tak hanya itu, emiten-emiten yang biasa mengimpor produk dari AS juga berpotensi memperoleh margin operasional yang lebih stabil jika pemerintah benar-benar menurunkan tarif PPh dan PPN impor dari AS.
Senada, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, rencana pemerintah untuk meningkatkan impor LPG, LNG, kapas, dan kedelai berpotensi memberi dampak positif bagi emiten-emiten di sektor energi, bahan baku tekstil, hingga pangan. Sama halnya dengan wacana pelonggaran regulasi TKDN yang akan menguntungkan emiten-emiten terkait teknologi dan perangkat ICT.
Hanya saja, lantaran proses negosiasi antara delegasi Pemerintah Indonesia dan AS masih berlangsung, belum bisa dipastikan apakah emiten-emiten tersebut benar-benar mendapat berkah dari rencana relaksasi impor. Nafan juga mengingatkan, kebijakan relaksasi impor dari AS harus tetap mempertimbangkan kapasitas produksi di dalam negeri.
Jika impor dari AS merajalela, ada risiko juga bahwa pasar domestik akan terganggu. Apalagi, sebelum wacana relaksasi impor dari AS muncul, Indonesia sudah kebanjiran impor berbagai jenis produk dari China lantaran efek kelebihan pasokan (oversupply) yang melanda negara tersebut. Kondisi ini tentu bisa mengancam kelangsungan usaha emiten-emiten yang mengandalkan pasar domestik untuk mengangkat kinerjanya.
Baca Juga: Negosiasi dengan AS, Indonesia Berupaya Dapatkan Tarif Impor Lebih Rendah
"Mudah-mudahan delegasi Indonesia bisa menjalankan proses negosiasi dan diplomasi secara efektif agar kepentingan dalam negeri tetap terlindungi," kata Nafan, Kamis (17/4).n
Investment Analyst Edvisor Provina Visindo Indy Naila juga berpandangan, emiten-emiten sektor poultry dan makanan-minuman berpeluang kecipratan untung apabila tawaran peningkatan impor kedelai dari AS bisa terwujud. Emiten sektor energi dan teknologi pun berpotensi diuntungkan oleh rencana peningkatan impor LPG dan LNG, hingga relaksasi TKDN produk ICT dari AS.
"Dengan tarif impor yang terjaga, maka penjualan emiten bisa naik dan margin terjaga," tutur dia, Kamis (17/4).
Indy merekomendasikan buy on weakness saham PGAS dengan target harga Rp 1.890 per saham sebagai salah satu emiten yang dapat diuntungkan oleh rencana peningkatan impor energi seperti LNG dari AS. Dia juga merekomendasikan beli saham CPIN dan JPFA dengan target harga masing-masing di level Rp 5.500 per saham dan Rp 2.230 per saham.
Sementara itu, Nafan merekomendasikan accumulative buy saham ERAA di level support Rp 392 per saham dan Rp 376 per saham serta target harga Rp 416 per saham, Rp 436 per saham, dan Rp 545 per saham. Sebagai distributor perangkat telekomunikasi berbagai merek global, ERAA bakal diuntungkan jika regulasi TKDN dilonggarkan.
Rekomendasi accumulative buy juga diberikan Nafan untuk saham PGAS di level support Rp 1.425 per saham serta target harga di level Rp 1.540 per saham, Rp 1.575 per saham, dan Rp 1.720 per saham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
