Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Reksadana Insight Government Fund sejauh ini berhasil memanfaatkan tren bullish di pasar obligasi pemerintah Indonesia di awal tahun 2019.
Berdasarkan data Infovesta Utama, Insight Government Fund (I-Govt) mencetak pertumbuhan kinerja 2,27% (ytd) per akhir Februari lalu. Sebagai perbandingan, Infovesta Fixed Income Fund Index yang menjadi acuan kinerja rata-rata reksadana pendapatan tetap hanya tumbuh 1,92% (ytd) di periode yang sama.
Fund Manager Insight Investment Management Nesya F. Agustini mengatakan, secara umum strategi reksadana ini adalah berusaha menyesuaikan durasi obligasi di dalam portofolio berdasarkan analisis terkait kondisi pasar.
“Kami memperhatikan berbagai indikator makroekonomi seperti pergerakan rupiah, kebijakan suku bunga acuan, inflasi, yield US Treasury, hingga level CDS,” terang dia, beberapa waktu lalu.
Dilihat dari fund fact sheet bulan Januari, reksadana yang dirilis pada tahun 2016 tersebut mengandalkan sejumlah seri Surat Utang Negara (SUN) seperti FR0077 dengan porsi 15,3%. Kemudian diikuti oleh seri FR0070 sebesar 11,3% dan FR0078 sebesar 10,1%.
Nesya mengaku, belum ada perubahan berarti dari isi portofolio I-Govt. Ia melanjutkan, pemilihan seri FR0077 dan FR0078 yang merupakan seri acuan untuk tenor lima tahun dan 10 tahun bukan tanpa alasan.
Selain untuk menjaga likuiditas, memperbanyak porsi di seri acuan dilakukan untuk menjaga potensi upside. Sebab, kenaikan harga SUN seri acuan pada umumnya lebih tinggi ketimbang seri non acuan.
Adapun seri FR0070 dipilih lantaran seri ini memiliki nilai issuance terbesar, sehingga diharapkan dapat menjaga likuiditas selain dari seri-seri acuan.
Sementara itu, porsi obligasi korporasi dalam portofolio reksadana I-Govt tercatat sebesar 20,8%. Insight Investment Management banyak mengandalkan obligasi korporasi yang diterbitkan oleh BUMN sektor infrastruktur.
Pemilihan obligasi korporasi BUMN infrastruktur dilakukan untuk menjaga risiko gagal bayar yang relatif lebih baik daripada obligasi korporasi non BUMN.
Selain itu, obligasi korporasi BUMN infrastruktur juga dapat diakui sebagai pemenuhan investasi SUN bagi lembaga jasa keuangan non-bank seperti yang tertuang di POJK No.36/POJK.05/2016. Dengan begitu, suplai obligasi tersebut seharusnya cukup melimpah karena banyaknya permintaan sehingga menguntungkan pula bagi pihak manajer investasi.
Nesya menyatakan, dalam beberapa waktu ke depan strategi pengelolaan reksadana I-Govt kemungkinan besar masih akan sama. “Kami masih akan menjaga porsi obligasi pemerintah minimal 60% dan obligasi korporasi BUMN infrastruktur maksimal 40%,” ungkapnya.
Seiring dengan ekspektasi arah kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserves yang tidak lagi agresif ditambah tekanan perang dagang yang mulai berkurang, Nesya berharap pertumbuhan kinerja reksadana I-Govt di 2019 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News