Hingga Agustus, PP Presisi (PPRE) sudah raih kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Presisi Tbk (PPRE) membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga Agustus 2021. Adapun penambahan kontrak baru untuk bulan Agustus saja senilai Rp 105,1 miliar.

Perolehan kontrak baru tersebut berasal dari proyek antara lain, proyek pengembangan infrastruktur tambang Multi Harapan Utama (MHU) senilai Rp 65,6 miliar, kontribusi dari entitas anak, LMA pada proyek KA Makasar–Parepare Segmen F Arah Tonasa sebesar Rp 19,8 miliar.

Kemudian ada juga dari proyek pekerjaan pengecoran jalan Rigid Batang dan pekerjaan rusun Batang, jalan tol Lubuk Linggau Bengkulu & jalan tol Cisumdawu.

Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar mengatakan, proyek jasa tambang MHU merupakan proyek mining development yang berfokus pada pekerjaan infrastruktur mining. Dengan diperolehnya pekerjaan proyek MHU ini, menjadikan komposisi perolehan kontrak baru PPRE hingga Agustus 2021 didominasi oleh lini bisnis mining services.

Rinciannya, mining service sebesar 62%, civil work 30%, dan sisanya structure work serta production plant 8%. Sebesar 72% kontrak baru tersebut berasal dari non group dan 28% dari PP group.

PPRE Chart by TradingView

“Sampai dengan Agustus 2021 PPRE telah membukukan kontrak baru sebesar 95% dari target Rp 3,7 triliun," kata Rully dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Selasa (7/9).

Selain itu, komposisi kontrak baru yang mayoritas diperoleh dari proyek non group tentunya menjadi pencapaian yang menggembirakan bagi PPRE untuk meningkatkan competitiveness melalui perolehan pasar yang lebih luas.

Pencapaian perolehan kontrak baru yang cukup signifikan ini juga meningkatkan kepercayaan diri perusahaan untuk dapat menambah perolehan kontrak baru hingga penghujung 2021 yang nilainya diharapkan dapat mencapai Rp 700 miliar.

Direktur Operasi PPRE Darwis Hamzah menambahkan, hingga saat ini, pihaknya tengah melakukan beberapa proses tender maupun negosiasi baik untuk proyek-proyek infrastruktur melalui APBN maupun proyek jasa tambang yang diantaranya berada di wilayah Sulawesi, Halmahera, Sumatra dan Kalimantan.

"Hal ini diharapkan dapat menambah kontribusi perolehan kontrak baru hingga Desember 2021 dengan jumlah yang cukup signifikan,” pungkas dia.