/2026/06/23/1573825330.jpg "Harga Gas Industri Turun, Emiten Sektor Padat Energi Berpotensi Diuntungkan")
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memangkas harga gas bumi industri dan LNG dari kisaran sebelumnya sekitar US$ 20–US$ 23 per MMBTU menjadi sekitar US$ 13 per MMBTU melalui perluasan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Kebijakan ini tidak diberikan dalam bentuk subsidi langsung, melainkan menggunakan mekanisme burden-sharing yang melibatkan pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di hulu, serta pelaku usaha di sektor midstream dan downstream melalui penyesuaian penerimaan negara dan margin di sepanjang rantai nilai gas.
Menurut Analis Mirae Asset Sekuritas, Novani Karina Saputri, penurunan harga gas ini berpotensi memberikan ruang perbaikan signifikan bagi industri padat energi yang selama ini menghadapi tekanan biaya tinggi.
Baca Juga: Asing Net Sell Rp 60,2 Triliun Sejak Awal 2026, Cermati Saham yang Banyak Dijual
“Industri manufaktur selama ini menghadapi harga gas industri yang jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga, sementara porsi biaya gas bisa mencapai 30%–50% dari total biaya produksi. Penurunan ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional secara material, memperbaiki margin perusahaan, serta mengurangi risiko penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Novani dalam riset 30 Juni 2026.
Kebijakan ini hadir di tengah meningkatnya tekanan pada sektor manufaktur akibat tingginya biaya energi, melemahnya daya saing, serta meningkatnya risiko pengurangan tenaga kerja. Dengan biaya gas yang merupakan komponen besar dalam struktur biaya produksi, penurunan harga ini dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan produksi di sejumlah industri padat energi.
Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan dapat menahan laju pelemahan kondisi ketenagakerjaan, sehingga turut menjaga daya beli kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Namun demikian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dinilai masih terbatas.
Dari sisi makroekonomi, Novani menilai kebijakan ini lebih tepat dipandang sebagai cushioning policy dibandingkan katalis pertumbuhan yang kuat.
“Dampaknya lebih kepada meredam risiko pemutusan hubungan kerja di industri padat gas, sehingga secara tidak langsung membantu menjaga konsumsi domestik. Namun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, tetap dibutuhkan perbaikan sisi permintaan dan peningkatan kepercayaan kebijakan,” jelasnya.
Baca Juga: Fitch Ratings Soroti Makroekonomi dan Ketidakpastian Regulasi, Ini Dampak bagi Emiten
Meski kebijakan ini memberikan angin segar bagi sektor tertentu, Novani menilai hal tersebut belum cukup untuk mengubah arah pasar secara keseluruhan dalam jangka pendek. Aset keuangan Indonesia masih akan dipengaruhi oleh volatilitas nilai tukar rupiah, premi risiko yang tinggi, serta arus keluar modal asing.
“Investor kemungkinan masih akan bersikap defensif sampai ada tanda yang lebih jelas mengenai stabilisasi makroekonomi dan konsistensi kebijakan,” tambahnya.
Sejalan dengan kondisi tersebut, strategi investasi defensif masih menjadi pilihan utama. Novani merekomendasikan investor untuk fokus pada instrumen dengan manajemen risiko yang disiplin serta rekam jejak kinerja yang konsisten secara risk-adjusted.
Dalam kondisi saat ini, reksa dana pasar uang disebut tetap menarik karena menawarkan likuiditas tinggi serta volatilitas yang rendah, sehingga sesuai untuk menghadapi ketidakpastian pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
