Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melepas seluruh sahamnya di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) makin mendekati kenyataan. Pemerintah DKI akan melepas 26,25% saham produsen bir merek San Miguel, Anker, dan Carlsberg ini ke produsen bir asal Filipina, yaitu San Miguel.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Kamis (17/5), mengatakan, dari penjualan saham emiten berkode saham DLTA di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini, Pemprov DKI Jakarta diperkirakan memperoleh pemasukan sekitar Rp 1 triliun. "Pelepasan saham akan dilakukan sekarang, semua tinggal proses," tandas Sandiaga, Kamis (17/5).
Sandiaga mengaku akan mempercepat proses pelepasan saham DLTA agar selesai tahun ini. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta sudah menujuk penasehat keuangan untuk mendetilkan rencana penjualan saham, serta memastikan penjualan saham ini berlangsung transparan.
"Kami juga akan minta persetujuan DPRD DKI Jakarta, persiapan kelengkapan regulasi dari pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memberitahukan resmi ke BEI," terang Sandiaga.
Dana hasil penjualan saham DLTA kelak akan dialokasikan untuk program yang manfaatnya bisa langsung oleh masyarakat, antara lain: pembangunan fasilitas pendidikan, pembukaan lapangan kerja, dan penataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau (UMKM).
Adapun calon pembeli saham potensial yang sudah menyatakan ketertarikannya adalah San Miguel. Ini adalah kongsi dagang DKI sejak perusahaan tersebut berdiri.
Jika transaksi tersebut benar-benar terlaksana, produsen bir asal Filipina itu akan mengempit 84,5% saham DLTA. Sebab, sebelumnya San Miguel sudah memiliki lebih dari 50% saham DLTA.
Selain San Miguel, sebelumnya, Ping An Insurance Company of China Ltd dikabarkan juga tertarik saham Pemprov DKI Jakarta di DLTA.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik bilang, rencana pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di DLTA perlu dibahas dulu bersama DPRD. "Pembahasan penjualan saham belum masuk agenda DPRD, tapi prinsipnya kami setuju rencana ini," ujarnya.
DPRD harus terlibat, karena menurut Taufik, posisi DKI Jakarta tidak cukup kuat untuk membuat keputusan atas perusahaan itu. Apalagi di tahun 2017, Pemprov DKI telah memperoleh dividen dari saham DLTA sebesar Rp 37,8 miliar. Jika kemudian saham DLTA dilepas, maka DKI butuh alternatif penghasilan lain menambah Penghasilan Asli Daerah (PAD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
