Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, belasan anak usaha BUMN tertarik untuk masuk ke pasar saham alias untuk melakukan penawaran saham kepada publik (IPO). Minat tersebut didasarkan permintaan terhadap saham yang tinggi untuk kebutuhan dana pensiun serta dana repatriasi.
"Yang pertama, saya lihat bahwa ada demand di pasar. Kami punya data bahwa dari Rp 1.120 triliun dana pensiun, baru 13% masuk ke saham," kata Tito di Gedung BEI, Jumat (7/10).
Menurut Tito, jika dana pensiun ini ingin mencapai yield sekitar 10%, maka tidak bisa bila dimasukkan hanya ke deposito, karena return-nya di bawah 10%. Secara keseluruhan, bila melihat kebutuhan di dana pensiun, maka dibutuhkan Rp 90 triliun di saham. "Dari Rp 640 triliun dana di asuransi, Rp 150 triliunnya ada di saham dengan growth 17 hingga 18%," paparnya.
Lanjut Tito, dari kebutuhan dana pensiun saja telah membutuhkan Rp 90 triliun saham tahun depan. Kebutuhan ini belum ditambah dengan permintaan dari dana repatriasi yang masuk ke Indonesia lewat program amnesti pajak.
"Dana repatriasi dari tax amnesty itu harus diinvestasikan di Indonesia tahun depan. Kira-kira dari perolehan itu akan ada yang masuk ke saham. Asumsi saya 10% masuk ke saham," ujarnya.
Meski permintaan terhadap saham terlihat tinggi, namun Tito tidak yakin, keseluruhan yang telah berminat masuk ke bursa akan jadi go public. Dirinya mengatakan, sejauh ini ada anak BUMN dari sektor infrastruktur dan properti yang sudah mulai berbicara soal IPO. "Yang saya sudah bicara ada dari infrastruktur dan properti," katanya.
Tak hanya anak-anak usaha BUMN, pihaknya juga melihat ada minat dari BUMD untuk IPO. Meski demikian, Tito belum bisa merinci BUMN maupun BUMD yang berminat untuk mencatatkan saham. "Kalau dilihat dari kebutuhan pendanaannya, memang mereka membutuhkan IPO," ujar Tito.
Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengatakan, untuk menjaring perusahaan melakukan IPO, pihaknya telah mendatangi hingga 200 perusahaan. Hasilnya, 130 perusahaan menyatakan berminat untuk mencatatkan sahamnya di bursa.
Namun demikian, menurut Samsul, mayoritas di antara perusahaan tersebut enggan melanjutkan proses IPO karena beberapa alasan. Misalnya, opsi menggalang dana lewat obligasi.
Ada pula perusahaan yang terkendala dengan adanya pernyataan standar akunatansi keuangan (PSAK). "Misalnya belum memenuhi PSAK 16 terkait kewajiban perusahaan untuk membentuk dana pensiun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
