Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tamaris Hidro akan menerbitkan obligasi senilai Rp 750 miliar. Perusahaan induk investasi untuk proyek pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro ini akan menggunakan dana obligasi untuk melunasi sebagian dari utang bank sindikasi.
Dalam riset PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), obligasi ini didukung oleh fasilitas kredit subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Tamaris telah mendapat rating idAAA dari Pefindo.
Efek utang peringkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. "Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut dibandingkan obligor Indonesia lainnya adalah superior," ujar Analis Pefindo, Martin Pandiangan dan Kresna Piet Wiryawan dalam riset 15 Februari 2022.
Baca Juga: Perusahaan EBT Tamaris Hidro Terbitkan Obligasi Rp 750 Miliar untuk Refinancing
Pefindo menjelaskan jika peringkat instrumen mencerminkan struktur obligasi yang sangat kuat dan kekuatan keuangan SMI yang superior. Peringkat dibatasi perlindungan arus kas Tamaris Hidro yang moderat.
Peringkat instrumen dapat diturunkan jika peringkat perusahaan penguat kredit (credit enhancer) diturunkan atau jika Tamaris Hidro menggunakan fasilitas non revolving penguat kredit melebihi dari yang diharapkan. Sehingga menurut analis Pefindo fasilitas yang tersisa dianggap tidak sepadan dengan tingkat perlindungan untuk peringkat yang diberikan.
Para pemegang obligasi terpapar risiko kerugian dimana mereka mungkin saja tidak mendapatkan pembayaran pokok dan kupon secara tepat waktu atau penuh. Analis Pefindo juga menjelaskan jika terjadi penurunan yang signifikan dalam output pembangkitan Tamaris Hidro yang terdampak pada berkurangnya arus kas yang masuk. Dana tersebut untuk memenuhi kewajiban obligasi.
Pefindo memandang risiko tersebut dimitigasi dengan usulan transaksi yang dilindungi oleh fasilitas kredit subordinasi dari SMII sebagai credit enhancer, mekanisme cash flow waterfall, dan dana penyisihan untuk pelunasan pokok dan kupon obligasi.
Berdasarkan pengujian stress, Martin dan Kresna menyebutkan jika Tamaris Hidro akan menambah utang pada tahun 2028 untuk membayar fase terakhir dari obligasi yang diusulkan jika penurunan yang signifikan terjadi. Dalam kondisi tersebut, Pefindo mengantisipasi Tamaris Hidro akan memanfaatkan sebagian dari fasilitas subordinasi SMII selama periode tersebut untuk memitigasi risiko pembiayaan kembali berdasarkan struktur transaksi yang diusulkan.
Baca Juga: BNI teken 23 sindikasi sepanjang tahun 2019, ini daftar proyeknya
Martin dan Kresna juga berpandangan, transaksi ini memiliki profil perlindungan arus kas yang kuat, didukung oleh sisa fasilitas kredit subordinasi dari SMII yang cukup besar jika digunakan. Mekanisme cash waterfall juga memastikan bahwa arus kas masuk yang dikumpulkan akan menjadi prioritas pembayaran kupon obligasi dan utang bank.
Komitmen Tamaris Hidro untuk menyediakan dana pelunasan kupon obligasi sebesar satu kali dan untuk sepenuhnya pembentukan pokok obligasi tiga bulan sebelum jatuh tempo akan menambah bantalan untuk pembayaran utang tersebut.
Tamaris Hidro secara aktif mencari lokasi potensial untuk pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro, mengembangkan proyek greenfield dan brownfield, dan mengakuisisi pembangkit listrik. Saat ini, portofolio pembangkit listrik TMHD mencakup 10 perusahaan yang beroperasi dengan total kapasitas 100,8 megawatt (MW) dan dua lokasi yang sedang dibangun dengan total kapasitas 17 MW.
Dari sisi kapasitas terpasang berdasarkan jenisnya, pembangkit listrik mini hidro mencapai 70,2%, sedangkan sisanya pembangkit listrik tenaga air (29,8%). Tamaris Hidro juga memiliki perusahaan afiliasi yang menyediakan jasa konstruksi dan operasi dan pemeliharaan untuk proyek-proyek TMHD.
Per 30 Juni 2021, pemegang saham Tamaris Hidro terdiri dari PT Tatajabar Sejahtera (85%), bagian dari Grup Salim, dan PT Tamaris Hijau Lestari (15%). Sebagai credit enhancer, SMII didirikan sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan proyek dan mempromosikan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). SMII sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Bank BUKU IV rajai kredit sindikasi tanah air hingga triwulan III-2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
