Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Saham publik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) saat ini mayoritas dikuasai investor institusi asing.
Rupanya para investor asing tersebut memborong saham bank daerah ini di saat periode bearish (turun). Periode bearish tersebut terjadi pada Agustus –September 2013 lalu.
Muhammad As’adi Budiman, Investor Relation Group Head Bank BJB mengakui, ketertarikan asing pada saham BJBR memang tinggi.
“Investor asing beli BJBR saat di Agustus – September 2013 lalu saat harga saham BJBR Rp 700. Saat itu memang harga saham sedang turun,” ujar Adi kepada KONTAN, Selasa (11/3).
Di saat yang bersamaan itu investor lokal malah banyak melepas saham BJBR. Pada perdagangan bursa saham hari ini, Kamis (13/3) saham BJBR berada di posisi harga Rp 1.035, naik 1,47% disbanding harga pembukaan perdagangan hari ini.
Adi mengakui, kepemilikan investor asing cukup besar di Bank BJB, tetapi tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan ke depannya. Alasannya karena saham publik yang digenggam asing tersebut termasuk ke dalam tipe saham seri B.
“Walaupun kepemilikan besar, saham seri B itu tidak dapat menunjuk Direksi perusahaan,” tutur Adi. Dia bilang hanya kepemilikan saham seri A saja yang dapat menunjuk Direksi perusahaan.
Berdasarkan data laporan tahunan BJBR tahun 2013, investor institusi asing menggenggam saham BJBR sebanyak 14,78%, diikuti investor institusi lokal yang memiliki saham BJBR sebesar 6,06%, kemudian investor ritel lokal sebesar 4,15% dan investor ritel asing sebanyak 0,01%.
Jika dibanding akhir tahun 2012 lalu, investor institusi asing mempunyai saham BJBR sebanyak 7,25%, diikuti investor institusi lokal 12,24%, investor ritel lokal 5,48%, dan investor ritel asing menggenggam 0,03%.
Saham BJBR yang dilepas ke publik sebanyak 25% yang merupakan saham seri B. Kemudian 75% lainnya saham seri A yang kepemilikannya digenggam oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 38,26%, Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Barat sebanyak 23,61%, Pemerintah Provinsi Banten 5,37%, dan Pemerintah Kota/Kabupaten Banten sebanyak 7,76%. Porsi kepemilikan pemerintah daerah ini tidak berubah sejak tahun 2012 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News