kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Antam prioritaskan opsi pinjaman dalam negeri


Rabu, 26 Maret 2014 / 18:54 WIB
Antam prioritaskan opsi pinjaman dalam negeri
ILUSTRASI. Saham LQ 45


Reporter: Veri Nurhansyah Tragistina | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. PT Antam (Persero) Tbk (ANTM) bakal lebih memprioritaskan opsi menarik pinjaman dari kreditur dalam negeri untuk menutupi kebutuhan anggaran di tahun 2014.

Djaja M. Tambunan, Direktur Keuangan Antam menyatakan, perusahaan sedang membutuhkan dana sekitar US$ 200 juta-US$ 250 juta untuk melanjutkan proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP). 

"Pinjaman dalam negeri itu lebih efisien karena kita bisa menghindari withholding tax (pemungutan pajak oleh kreditur)," kata Djaja selepas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Antam, di Jakarta, Rabu (26/3)

Antam sejatinya sedang menjajaki dua opsi selain pinjaman, yaitu obligasi dan penerbitan saham baru (rights issue). Namun, Djaja menilai tantangan untuk menggelar obligasi dan rights issue akan lebih banyak.

Opsi obligasi menjadi tidak efisien dilakukan saat ini lantaran beberapa lembaga pemeringkat sudah memangkas (downgrade) peringkat utang Antam. Belum lama ini, Standard & Poor's Rating Service (S&P) telah memangkas peringkat utang jangka panjang Antam dari B+ (B plus) menjadi B- (B minus).

Turunnya peringkat tentunya akan menyebabkan biaya emisi obligasi yang ditanggung Antam lebih mahal. Opsi rights issue pun terlihat kurang optimal jika dilakukan saat ini.

"Kalau mau rights issue, kita perlu strategi khusus, harga saham kita maupun kondisi pasar saham secara umum saat ini belum optimal untuk melakukan itu," ungkap Djaja.

Antam, lanjut Djaja, sudah meraih persetujuan secara prinsip untuk menggelar rights issue dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Antam tinggal menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika masih berniat rights issue.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×