Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementrian BUMN berencana memprivatiasi PT Sarana Karya dengan melepas 100% saham pemerintah yang ada di perusahaan yang
memproduksi aspal alam tersebut.
Adapun strategi yang direncanakan adalah melalui akuisisi oleh perusahaan BUMN yang lain. Sebelumnya, sempat dikabarkan ada dua BUMN yang tertarik atas rencana tersebut, yaitu PT Timah Tbk (TINS) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
"Kalau jadi, bentuknya berupa joint venture company dengan anak BUMN. Dibentuk anak usaha baru tersendiri," ujar Deputi Kementrian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Pandu Djajanto pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin, (7/3).
Sementara, Direktur PT Sarana Karya Syamsul Qamar menambahkan, saat ini rencana akuisisi, khususnya dengan PT Timah masih dalam pembahasan. "Baru pembicaraan dan rapat, masih penelitian. Salah satu yang sudah pernah dikaji soal investasi pembangunan pabrik. PT Timah menyebut biayanya sekitar Rp 400 miliar - Rp 500 miliar, " kata Syamsul tanpa menyebut kapasitas produksi yang bisa dicapai oleh pabrik baru tersebut.
Sekedar mengingatkan, PT Timah berminat mengakuisisi PT Sarana Karya, namun mengingat akuisisi tersebut membutuhkan waktu relatif panjang maka untuk sementara dilakukan kerja sama operasi (KSO) guna menyelamatkan PT Sarana Karya.
KSO tersebut ditandatangani pada April 2008 untuk jangka waktu lima tahun dengan pembagian keuntungan 50:50. Semua kegiatan dilakukan KSO Timah-Saka (Sulawesi). Dana yang telah dikeluarkan PT Timah untuk KSO tersebut sebesar Rp 31,712 milyar. Sementara, Sarana Karya berupa seluruh IUP aspal alam di Lawalele dan Kabungka, pelabuhan, peralatan produksi, perkantoran, dan seluruh karyawan yang diperkejakan pada KS0.
Walaupun KSO Timah-Saka dilaksanakan, namun kondisi perusahaan belum membaik karena sampai akhir 2010, KSO Timah-Saka masih merugi akibat target penjualan aspal Buton tidak tercapai. Akibat kondisi tersebut kegiatan produksi KSO Timah-Saka dihentikan sementara.
Asal tahu saja, akumulasi kerugian PT Sarana Karya sejak tahun 1987 hingga akhir Desember 2010 mencapai Rp 17,158 miliar. "Proyek lebih sedikit dibandingkan kapasitas produksi. Di bawah break even," ujar Syamsul.
Selain PT Sarana Karya, Kementrian BUMN juga berencana memprivatisasi PT Primissima dan PT Kertas Padalarang. Kepemilikan saham pemerintah
di PT Primissima sebanyak 52,79%, sedangkan di PT Kertas Padalarang sebesar 40,77%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
