kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45931,36   3,72   0.40%
  • EMAS1.320.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Totalindo memburu 70% kontrak baru dari pemerintah


Senin, 26 Februari 2018 / 08:54 WIB
Totalindo memburu 70% kontrak baru dari pemerintah
ILUSTRASI. Konpers PT Totalindo Eka Perkasa Tbk


Reporter: Ferrika Sari | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Totalindo Eka Persada Tbk menetapkan target kontrak baru sebesar Rp 4,2 triliun di tahun ini. Mereka berharap, komposisinya terdiri dari 70% kontrak pemerintah dan 30% kontrak non-pemerintah.

Saat ini, Totalindo sedang mengikuti sejumlah tender. Beberapa di antaranya seperti tender pekerjaan dari Islamic Development Bank (IDB), Grup Ciputra dan PT Nusa Kirana.

Hanya, Totalindo belum bisa membeberkan nilai kontrak yang tengah diikuti itu. "Kami masih menunggu pengumuman tendernya, nanti kami umumkan sekaligus saja," tutur Novita Frestiani, Sekretaris Perusahaan PT Totalindo Eka Persada Tbk, saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (25/2).

Sementara menjelang tutup Februari 2017, Totalindo menggenggam kontrak baru senilai Rp 1,5 triliun. Dengan begitu, perusahaan berkode saham TOPS di Bursa Efek Indonesia tersebut telah merealisasikan kontrak baru sebesar 33,33%.

Kontrak baru Totalindo berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Perinciannya, Rp 900 miliar kontrak proyek transit oriented development (TOD) Lebak Bulus dan Rp 600 miliar kontrak pembangunan proyek uang muka Rp 0 Klapa Village.

Totalindo mengerjakan kedua proyek tersebut bersama PD Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Dalam catatan pemberitaan KONTAN, komposisi saham dalam proyek kerjasama TOD Lebak Bulus terdiri dari 49% Totalindo dan 51% Sarana Jaya. Keduanya meneken nota kesepahaman pada 21 November 2017 lalu.

Sarana Jaya adalah pemilik lahan 1,8 hektare (ha) proyek TOD Lebak Bulus. Proyek dengan anggaran Rp 3 triliun itu berupa apartemen, perkantoran dan area komersial.

Target realisasi pembangunan proyek TOD Lebak Bulus mulai Juni 2018 nanti. "Karena masih menunggu payung hukum dan penetapan lokasi, serta segala hal untuk konstruksi," terang Novita.

Sementara proyek DP Rp 0 Klapa Village tersandung masalah. Lembaga swadaya masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia menuding, cara perolehan kontrak itu tidak sehat, tanpa proses lelang.

Dalam keterangan tertulis kepada media pada 24 Februari 2018, Donald Sihombing, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Tbk menyatakan, Totalindo mendapatkan proyek sesuai dengan ketentuan. Pada 18 Desember 2017 mereka sudah mengirimkan surat berminat atas pengumuman pemilihan calon mitra kerja sama kepada Sarana Jaya yang diumumkan di situs resmi BUMD itu.

Adapun kerjasama pengembangan proyek DP Rp 0 Klapa Village menggunakan skema kerjasama operasi (KSO) dengan komposisi 25% Totalindo dan 75% Sarana Jaya. Dalam skema itu, masing-masing perusahaan wajib membiayai tanah, bangunan dan kebutuhan lain.

Informasi saja, tahun lalu Totalindo mengejar kontrak baru senilai Rp 3,4 triliun. Perusahaan ini hanya mampu mewujudkan kontrak baru sebesar Rp 2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×