Reporter: Nur Qolbi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mencatatkan total penawaran hingga Rp 17,45 triliun pada pelaksanaan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) perdana tahun 2023, Selasa (10/1). Pemerintah hanya memenangkan Rp 13,85 triliun dari enam seri yang ditawarkan.
Penyerapan lebih rendah ketimbang target indikatif Rp 14 triliun. Penyerapan pemerintah pada lelang SBSN hari ini lebih tinggi ketimbang lelang terakhir 2022 yang hanya Rp 6,99 triliun. Penawaran masuk pun jauh lebih tinggi ketimbang lelang SBSN terakhir 2022 yang mencapai Rp 9,88 triliun.
Dwi Irianti Hadiningdyah, Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengatakan, keputusan tersebut diambil karena Rp 13,85 triliun menjadi nominal yang paling sesuai dengan owner estimated dan menciptakan biaya yang paling efektif.
"Walau kurang hanya Rp 159 miliar tapi tambahan biaya sangat tinggi maka tidak harus dipenuhi," kata Dwi saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (10/1).
Baca Juga: Pemerintah Menyerap Rp 13,85 Triliun pada Lelang SBSN Perdana Tahun 2023
Berdasarkan pengumuman DJPPR Kementerian Keuangan, Selasa (10/1), pemerintah melelang enam seri SBSN, terdiri dari satu seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) dan lima PBS (Project Based Sukuk). Penawaran yang paling banyak masuk adalah untuk seri PBS036 (reopening) dengan total nilai Rp 5,30 triliun.
Disusul SPNS11072023 (new issuance) Rp 5,01 triliun, PBS037 (new issuance) Rp 3,34 triliun, PBS003 (reopening) Rp 3,02 triliun, PBS033 (reopening) Rp 611,1 miliar, dan PBS034 (reopening) Rp 152 miliar.
Total nominal yang dimenangkan untuk PBS036 (reopening) adalah sebesar Rp 3,95 triliun. Kemudian, SPNS11072023 (new issuance) Rp 4,7 triliun, PBS037 (new issuance) Rp 1,65 triliun, PBS003 (reopening) Rp 2,8 triliun, PBS033 (reopening) Rp 610 miliar, dan PBS034 (reopening) Rp 140 miliar.
SBSN tersebut akan diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2023. Pemerintah akan menggunakan dana dari surat utang ini untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
