Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah akan kembali melelang Surat Utang Negara (SUN). Ada empat seri SUN yang akan Pemerintah lelang. Diantaranya yakni seri SPN20111110, FR0055, FR0053, dan FR0054. Keempat seri SUN dengan bunga tetap ini akan dilelang kembali pada hari ini.
Pada lelang kali ini pemerintah berharap bisa mendapatkan dana sebesar Rp 2,5 triliun. Sementara, total outstanding SUN sampai saat ini sudah mencapai Rp 642,24 triliun. Angka ini turun dari posisi 2 November 2010 yang mencapai Rp 642,59 triliun. Pemerintah saat ini juga sedang rajin membeli SUN yang beredar di pasar sekunder.
Head of Debt Capital Market Danareksa Sekuritas, Budi Susanto menduga permintaan pada SUN masih akan cukup besar. Apalagi Pemerintah sudah mulai mengurangi jumlah penerbitan SUN. Maklum, pemerintah memang sedang kelebihan likuiditas.
Adanya kebijakan stimulus di Amerika Serikat menurut Budi juga akan menambah jumlah dana yang masuk ke Indonesia. Pasalnya dana yang beredar makin banyak dan pilihan untuk berinvestasi di Indonesia masih cukup besar. Maklum, AS masih belum memberikan imbal hasil yang besar. "Aset di AS masih belum menunjukkan peningkatan sehingga mempunyai potensi untuk ditarik," paparnya.
Namun potensi tersebut sepertinya masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Budi melihat masalah utama dari ekonomi AS masih belum terpecahkan. Akibatnya dia melihat dana asing yang bertahan di Indonesia masih belum akan kabur dalam waktu dekat.
Budi justru melihat mereka akan terus menambah dana baru. Nah karena itu permintaan SUN kali ini masih akan tetap banyak permintaan baik dari asing ataupun dari lokal. "Asing belum akan menarik dananya justru kemungkinan menambah lebih besar," terangnya.
Minat investor menurut Budi masih akan besar di SUN seri pendek dan menengah. "Investor tengah menjalankan strategi trading," jelasnya. Seri SPN sampai 10 tahun masih akan diminati.
Meski begitu, Pemerintah masih belum akan menawarkan yield atau imbal hasil yang besar. Budi melihat yield yang ditawarkan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi di pasar sekunder. "Pemerintah mempunyai posisi tawar yang kuat untuk menawarkan yield rendah," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
