kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah perlu menjalankan strategi untuk mendorong FDI


Rabu, 20 Juni 2018 / 21:12 WIB
Pemerintah perlu menjalankan strategi untuk mendorong FDI
ILUSTRASI. Likuiditas valas


Reporter: Elisabet Lisa Listiani Putri | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keadaan pasar finansial dan juga pasar makro yang masih cenderung tak stabil dalam beberapa waktu terakhir membawa ketakutan akan semakin turunnyanya foreign direct investment (FDI). Pemerintah perlu menjalankan beberapa langkah demi mempertahankan FDI.

Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi PT Bahana TCW Management, Budi Hikmat mengatakan bahwa saat ini sudah dalam dua tahun terakhir, asing sudah mulai keluar. Beberapa hal menyebabkan keluarnya asing seperti secara valuasi, bursa saham di Brasil masih cenderung murah, dan adanya rotasi ke bursa saham China.

Beberapa permasalahan di luar juga menjadi salah satu penyebab mundurnya investasi asing dengan kekhawatiran perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China serta adanya event besar piala dunia.

Beberapa hal menurutnya memang mesti dilakukan pemerintah seperti mempertahankan stabilitas makro dengan meredam adanya risiko currency yang bisa dilakukan dengan cara memperbaiki rating yang sudah ada.

Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) adalah dengan menaikkan suku bunga. "Ini merupakan salah satu cara intervensi BI, apalagi cadangan devisa kita juga sudah banyak habis," kata Budi kepada Kontan.co.id, Rabu (20/6).

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh BI adalah dengan menaikkan cadangan devisa lewat penerbitan surat utang dengan mata uang dollar AS sehingga bisa memperbanyak cadangan devisa. Namun yang paling utama, Budi bilang permasalahan infrastruktur menjadi isu yang harus lebih diperhatikan.

"Infrastruktur mulai dari listrik, transportasi dan pelabuhan, pada dasarnya infrastruktur, tapi bukan hanya fisik saja juga human resources," kata Budi. Pembenahan infrastruktur ini termasuk pembenahan SOP.

Budi mengatakan infrastruktur yang perlu digenjot oleh pemerintah merupakan infrastruktur yang crowding in, artinya, di infrastruktur tersebut pemerintah masuk dan menurunkan biaya sosial, baru setelah itu swasta bisa masuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×