Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keberadaan robot trading palsu yang merugikan masyarakat akhirnya membuat pemerintah bertindak. Pemerintah berencana membuat aturan yang nantinya akan mengatur penggunaan robot trading pada investasi Produk Berjangka dan Komoditi (PBK).
Aturan ini dibuat guna memudahkan pengawasan pemerintah sekaligus memberikan keamanan bagi masyarakat yang hendak menggunakan robot trading sebagai alat bantu transaksi dan investasi mereka.
Presiden Komisioner HFX International Sutopo Widodo menyambut baik rencana dari pemerintah tersebut. Ia mengaku sudah jengah dengan keberadaan robot trading abal-abal yang merupakan kedok ponzi money game. Pasalnya, selain merugikan masyarakat, ia merasa keberadaan robot trading palsu tersebut juga merusak industri PBK.
“(Aturan robot trading) sangat bagus sekali. Jika robot trading bisa diatur dengan baik, maka tidak akan lagi bermunculan robot trading abal-abal yang telah merusak industri ini,” kata dia ketika dihubungi Kontan.co.id, Selasa (1/3).
Baca Juga: Marak Robot Trading Abal-Abal, Pemerintah Segera Siapkan Aturan Soal Robot Trading
Sutopo juga melihat opsi pendekatan yang telah digunakan pemerintah dalam menyusun aturan soal robot trading sudah cukup baik. Namun, ia berharap, aturan tersebut sebaiknya diiringi dengan edukasi kepada masyarakat yang hendak menggunakan robot trading. Terutama, soal cara kerja robot trading serta risiko yang mungkin dialami oleh penggunanya.
Menurutnya, tidak ada yang salah dalam penggunaan robot trading, karena dia beserta komunitas trader lainnya sudah mulai menggunakan robot trading sejak 2007 silam. Selama ini, ia mengaku tidak pernah terkena masalah dan aman-aman saja ketika menggunakan robot trading.
Namun, robot trading dianggap jadi masalah karena banyak pihak tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan sistem dan nama robot trading guna menipu masyarakat. Oleh karena itu, ia yakin bahwa edukasi merupakan salah satu yang harus diutamakan.
Selain itu, ia juga berharap nantinya ada aturan soal para pihak yang ingin menjual robot trading harus menjelaskan kepada calon penggunanya soal risiko. Pasalnya, sebagai alat bantu, robot trading tidak menjamin para penggunanya keuntungan dan tetap bisa rugi.
“Kalau dari HFX sendiri, jika nanti aturan ini sudah ada dan jelas, akan memberikan fitur robot trading kepada klien kami. Tidak lupa, kami memberikan edukasi soal bagaimana cara membuat atau mengatur robot trading sesuai dengan cara trading klien masing-masing,” imbuhnya.
Dalam menyusun aturan robot trading, pemerintah saat mengedepankan tiga hal dalam pendekatannya. Pertama, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi robot trading dalam kegiatan PBK adalah robot trading sebagai alat bantu para nasabah, harus digunakan pada pialang berjangka yang berizin, tidak digunakan sebagai kegiatan ilegal berkedok investasi, serta ada pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha legal yang menggunakan robot trading.
Kedua, adanya spesifikasi tertentu pada robot trading, antara lain punya transparansi algoritma, variabel bisa diinput sesuai dengan keinginan nasabah, bugs free, dan dikembangkan oleh perusahaan yang punya legalitas dan integritas.
Ketiga, menetapkan aturan mengenai kriteria developer robot trading seperti punya legalitas yang dikeluarkan otoritas resmi Indonesia, menyediakan edukasi sistem trading, memberikan update algoritma secara periodik, menyediakan layanan aftersales, hingga tidak menjanjikan profit konsisten (overpromised).
Baca Juga: Pemerintah Terus Kaji Aturan Soal Robot Trading di Investasi PBK
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
