Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditargetkan bergabung dalam Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantaran (BPI Danantara) paling lambat akhir Maret 2025. Tak hanya operasional, masuknya perusahaan pelat merah ke soverign wealth fund (SWF) Indonesia ini bisa berpengaruh terhadap dividend payout ratio (DPR).
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan pengonsolidasian seluruh BUMN ditargetkan rampung sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) Danantara pada akhir Maret 2025.
“Sebelum RUPS sudah harus diinbrengkan ke Danantara. (RUPS) bulan Maret ini, akhir Maret ini sudah (masuk),” ujar Dony beberapa waktu lalu.
Sejumlah emiten BUMN sudah memberikan pernyataan terkait kehadiran Danantara. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menilai kehadiran BPI Danantara sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Semua BUMN Akan Masuk Danantara, CELIOS Ingatkan Ini
Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo mengatakan, Danantara bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset negara, mempercepat hilirisasi industri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan mengonsolidasikan kekuatan ekonomi BUMN, Danantara diharapkan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia.
“Danantara bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga pilar utama dalam membangun ekosistem ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Senada, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meyakini Danantara akan menjadi katalis pembangunan yang menghubungkan antara investasi dengan proyek-proyek strategis.
Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozi Sparta mengungkapkan, Danantara akan fokus menyasar 20 atau lebih proyek strategis nasional (PSN) sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.
Untuk mendukung Danantara, ADHI berkomitmen untuk beroperasi dengan standar tata kelola yang baik, serta mengedepankan inovasi, transparansi, dan kemajuan teknologi.
ADHI juga turut berkontribusi untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yaitu melalui pembangunan proyek yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat di sekitar lingkungan proyek.
“Misalnya, di proyek Tol Solo-Jogja-YIA Kulonprogo, Tol Jogja-Bawen, MRT Jakarta, SPAM Karian, SPAM Dumai, Bendungan Margatiga, Bendungan Way Sekampung, Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta Lounge Umroh, RSWS Makassar, SPALD-T Banda Aceh, PLTMG Tobelo, dan PLTMG Sumbawa,” katanya.
Tak hanya terkait peran dan kelanjutan proyek emiten BUMN, kehadiran Danantara juga akan memengaruhi dividend payout ratio (DPR) dari mereka. Asal tahu saja, tujuh BUMN yang sudah ada di bawah Danantara saat ini menyumbang hampir 90% dari total dividen pemerintah.
Tujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Sebagai bagian dari MIND ID, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) punya peran dalam proses tersebut. Meskipun belum menyampaikan angka pasti, PTBA akan mengikuti keputusan pemegang saham terkait besaran pembagian dividen dari buku tahun 2024.
“Mengenai rasio pembagian dividen PTBA untuk tahun buku 2024, besaran dividen merupakan ranah dari pemegang saham, di mana keputusannya akan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” ujar Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra kepada Kontan, Minggu (16/3).
Sebagai gambaran, PTBA membagikan dividen tunai dari tahun buku 2023 dengan nilai total Rp 4,58 triliun atau Rp 397,712 per saham pada tahun lalu. Dengan membandingkan dividen per saham dan harga saham terakhir saham PTBA kala itu, dividen yang dibagikan Bukit Asam menghasilkan estimasi yield hingga 13,43%.
Baca Juga: Semua Masuk Danantara, Erick Thohir Beri Update Penyelamatan BUMN Sakit
Ekonom Panin Sekuritas, Felix Darmawan mengatakan, pembentukan dana investasi awal Danantara yang mencapai Rp325 triliun berasal dari realokasi kebutuhan APBN anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga serta dividen BUMN.
Secara rinci, efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 750 triliun terdiri dari tiga periode. Pertama, Rp 300 triliun dari pos Bagian Anggaran dikelola Menteri Keuangan.
Kedua, pemangkasan berdasarkan Inpres No.1/2025, khususnya pada berbagai belanja operasional & seremonial K/L sebesar Rp 250 triliun paska penyesuaian efisiensi.
Ketiga, dividen dari BUMN dengan target Rp 300 triliun di 2025, belum termasuk pengembalian dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) Rp 100 triliun.
Felix mengingatkan, realisasi dividen BUMN 2024 hanya sekitar Rp 90 triliun. Di sisi lain, meski belum diaudit secara menyeluruh, total laba konsolidasi BUMN 2024 mencapai Rp304 triliun.
“Dengan target yang jauh lebih besar, maka potensi peningkatan DPR dari BUMN terbuka lebar, namun berdampak pada limitasi ruang tumbuh pada BUMN itu sendiri,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (14/3).
Felix menilai, kehadiran Danantara bisa memberikan dampak positif, jika dijalankan secara ideal. Namun, pasar masih harus menanti transisi awal Danantara yang seharusnya bisa memastikan peningkatan aset BUMN dan lepasnya ketergantungan pada APBN, serta memberikan potensi investasi baik dari internal maupun eksternal pada berbagai proyek strategis.
Di sisi lain, kehadiran Danantara juga memberikan sentimen buruk untuk kinerja emiten BUMN dan peran mereka di pasar. Yaitu, ada potensi hilangnya penerimaan negara dari dividen BUMN sekitar Rp 90 triliun dan potensi moderasinya kinerja BUMN seiring besarnya payout ratio 2025.
Investor pun juga tampak kurang antusias dan cenderung wait and see dengan kehadiran Danantara. Kata Felix, valuasi IHSG sebenarnya sudah relatif murah terhadap rata-rata historisnya, yakni dengan Price to Earnings 13,3x dengan rata-rata 5 tahun 17,7x).
“Namun, malah terdapat net sell foreign pada hari peluncuran Danantara 24 Februari lalu sebesar Rp 3,5 triliun,” ungkapnya.
Baca Juga: Duh, Defisit APBN Berpotensi Melebar Imbas Setoran Dividen 7 BUMN Masuk ke Danantara
Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, Indy Naila melihat, kinerja keuangan emiten BUMN per hari ini sebenarnya masih mengalami perlambatan di sisi profitabilitas maupun operasional hingga akhir tahun 2024, terutama di sektor perbankan. Hal itu lantaran mereka tertekan dari keadaan global yang masih penuh dengan ketidakpastian.
“Namun, prospek dari saham-saham BUMN ini, di luar dari keadaan politik, untuk jangka panjang masih banyak ruang untuk pulih dalam sisi kinerja keuangan,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (14/3).
Alasan emiten BUMN masih menarik untuk investasi jangka panjang terutama berasal dari sentimen dividen. Hal itu pun dapat menjadi alasan para investor untuk melakukan buyback saham, baik investor asing maupun lokal.
Meskipun begitu, investor tetap harus memantau kinerja harga saham emiten-emiten BUMN karena pergerakannya dipengaruhi signifikan oleh program-program baru pemerintah. Misalnya, tarif royalti untuk beberapa komoditas dapat menekan laba dari beberapa emiten energi.
“Namun, dengan resiliensi ekonomi Indonesia ke depannya dan isu perang dagang mulai mereda, maka dapat memberikan sentimen positif untuk kinerja keuangan emiten BUMN ke depannya,” tuturnya.
Meskipun masih ada ketidakpastian dari program pemerintahan baru, kinerja emiten BUMN perbankan di tahun 2025 masih bisa pulih. Lalu, harga-harga saham emiten energi saat ini masih cukup kuat dan solid, karena ekspansi produksi dan operasional.
Indy pun merekomendasikan buy on weakness untuk BMRI dengan target harga Rp 6.000 per saham. Rekomendasi trading buy juga disematkan untuk JSMR dengan target harga Rp 4.800 per saham.
Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan melihat, kinerja emiten BUMN secara keseluruhan masih mengalami tantangan. Terutama, di sektor konstruksi dan infrastruktur yang masih terdampak tekanan likuiditas dan pemangkasan anggaran.
Namun, emiten perbankan BUMN, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN, masih mencatatkan pertumbuhan, meskipun cenderung terbatas dibanding tahun sebelumnya.
“Sementara itu, sektor energi terlihat masih berat melihat harga komoditas saat ini yang masih melemah, meskipun ada prospek menarik karena dukungan ekspansi hilirisasi,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (14/3).
Baca Juga: 7 BUMN Jumbo Bakal Setor Dividen Ke Danantara, Pendapatan Negara Berpotensi Merosot
Tanpa Danantara, kinerja keuangan beberapa emiten BUMN sebenarnya masih cukup stabil. Namun, harga sahamnya relatif tertahan akibat faktor global, seperti aliran keluar dana asing dan tekanan dari sentimen suku bunga Amerika Serikat (AS).
“Performa saham BUMN juga cenderung lagging dibanding emiten swasta, meskipun beberapa masih menarik secara fundamental,” paparnya.
Ekky melihat, dampak kebijakan Danantara terhadap emiten BUMN memang cukup signifikan, terutama dalam hal rasio dividen.
Dengan target dividen 90% untuk Danantara, ini berpotensi mengurangi dana ekspansi perusahaan BUMN, yang dalam jangka panjang bisa berdampak pada pertumbuhan mereka.
Di tahun 2025, sektor perbankan BUMN masih menjadi jawara dalam hal profitabilitas dan potensi dividen. Namun perlu diperhatikan risiko nonperforming loan (NPL) yang akan meningkat, karena dukungan ke program pemerintah.
Sementara, sektor energi dan pertambangan bisa menarik perhatian jika harga komoditas kembali membaik.
“Sentimen positif lainnya adalah potensi inflow asing jika stabilitas makroekonomi Indonesia membaik serta percepatan proyek hilirisasi,” ungkapnya.
Ekky pun melihat ANTM dan PGAS menarik untuk dilirik, jika dilihat momentum pergerakan sahamnya dalam jangka pendek.
Untuk ANTM, sahamnya berpeluang kembali menguji resistance di Rp 1.700 per saham, dengan target harga di Rp 2.000 per saham. Sementara, PGAS masih berpeluang bergerak ke level terdekat di Rp 1.600 per saham dan target harga di Rp 1.700 – Rp 1.729 per saham.
Selanjutnya: Perputaran Uang Ramadan dan Lebaran 2025 Diproyeksi Rp180 Triliun, Berpotensi Menurun
Menarik Dibaca: Kenapa Gula Darah Tetap Tinggi Meskipun Sudah Makan Sehat?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
