Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gencar membenahi perusahaan negara di segala sektor. Lini bisnis yang disasar termasuk sektor konstruksi dan infrastruktur.
Mengacu peta jalan BUMN 2015-2019, pemerintah menyiapkan serangkaian rencana untuk mengurangi jumlah BUMN melalui pembentukan holding. Saat ini, jumlah total BUMN mencapai 118 perusahaan.
Di sektor konstruksi dan infrastruktur, kelak pemerintah mengurangi jumlah BUMN dari 16 perusahaan menjadi hanya lima perusahaan. Saat ini, perusahaan konstruksi dan infrastruktur BUMN yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia antara lain PT Wijaya Karya (WIKA), PT PP (PTPP), PT Waskita Karya (WSKT), PT Adhi Karya (ADHI), dan PT Jasa Marga (JSMR).
Selama ini, BUMN sektor konstruksi memiliki kesamaan bisnis dan tidak memiliki spesialisasi. Dengan rencana holding BUMN konstruksi, emiten pelat merah diharapkan lebih efisien dan tidak berebut proyek.
Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menilai wacana tersebut akan positif bagi emiten konstruksi BUMN. "Membangun holding tidak masalah. Tapi kalau merger dan akuisisi itu akan masalah karena corporate culture-nya beda," ujar dia kepada KONTAN, Ahad (31/1).
David Sutyanto, analis First Asia Capital, mengingatkan, tujuan holding harus efektif. Selama ini, emiten sektor konstruksi lebih bekerja sendiri-sendiri dan terkesan berebut proyek.
Tak ada spesialisasi yang membuat perusahaan lebih menonjol. Dengan langkah ini, BUMN sektor kontruksi akan lebih kuat. Selain dari sisi aset yang meningkat, guyuran dana pemerintah melalui PNM akan lebih efektif. Imbas pembentukan holding dinilai positif bagi kelangsungan proyek pemerintah.
Suradi Wongso, Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), mengatakan, sampai saat ini ia belum mengetahui rencana Kementerian BUMN itu. "Tapi yang jelas, perusahaan akan tunduk pada ketentuan.Sampai sekarang direksi dan komisaris WIKA belum tahu dan belum ada sosialisasi," ujar dia.
Penentu holding
Lantaran menyandang perusahaan milik negara, pembentukan holding BUMN konstruksi tak semudah membalikkan telapak tangan. Pembentukan holding BUMN konstruksi bakal menghadapi proses berat di parlemen.
Nasibnya tak akan jauh berbeda dengan wacana pembentukan holding BUMN perbankan yang juga mentok di DPR. Berkaca pada hal itu, tak mudah untuk memuluskan peta jalan BUMN.
Menurut David, DPR akan menjadi faktor penentu pembentukan holding BUMN konstruksi.Betapa pun bagusnya rencana, jika tak diiringi lobi kuat di DPR, ada potensi usulan itu akan ditolak mentah-mentah.
Kepala Riset NH Korindo Securities Reza Priyambada menambahkan, DPR bisa menjadi faktor penghambat niat baik pemerintah. Padahal, menurut dia, pembentukan holding bisa mempermudah pengawasan terhadap proyek pemerintah.
Dus, dia berharap pemerintah mampu melakukan lobi sehingga rencana holding BUMN konstruksi bisa berjalan mulus. Dalam peta jalan BUMN tercatat, tahun ini WSKT bakal mengakuisisi ADHI. Kemudian akan ada inbreng Indra Karya ke dalam JSMR, serta inbreng aset idle BUMN non-properti ke PT HK Realtindo, anak usaha PT Hutama Karya.
Pada 2017, tiga BUMN konstruksi, yaitu Indah Karya, Yodya Karya, dan Bina Karya, direncanakan merger di bawah WIKA. Aset milik Brantas Abipraya, Amarta Karya dan Rekayasa Industri juga akan inbreng dengan WIKA.
Masih menurut dokumen itu, dua BUMN karya lainnya yaitu Nindya Karya dan Virama Karya akan diakuisisi oleh PTPP pada 2017. Setahun kemudian, JSMR disebut bakal mencaplok WSKT.
Aksi korporasi lain yang disebut dalam dokumen tersebut adalah WSKT akan menggelar rights issue pada 2017 dan JSMR rights issue pada 2018. Hutama Karya juga diproyeksikan menerima Penyertaan Modal Negara selama 2015-2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
