Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi ekspansi PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang semakin lincah di sektor energi baru terbarukan (EBT) membuat sahamnya dinilai layak untuk dikoleksi jangka panjang. Hanya saja, melihat pergerakan sahamnya saat ini, analis merekomendasikan agar investor bersabar dahulu sebelum membeli saham BREN.
Analis Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta menyatakan saat ini saham BREN sedang mengalami fase bearish consolidation sehingga lebih disarankan untuk wait and see.
“BREN secara valuasi relatif premium. Hari Jumat pekan lalu mengalami aksi profit taking dan memang juga sempat jadi salah satu pemberat IHSG,” ujarnya dihubungi Kontan.co.id, Minggu (21/1).
Melansir RTI, pada Jumat (19/1) saham BREN turun 9,73% dan ditutup di level Rp 5.100 per-saham. Namun jika dilihat selama sepekan belakangan, saham BREN naik 8,51% dan dalam sebulan terbang 48,69%.
Baca Juga: PLN Dikabarkan Menggandeng Star Energy Garap WKP Kepahiang
Dalam catatan Kontan.co.id sebelumnya, BREN mengumumkan ekspansi bisnisnya ke sektor EBT baru yakni Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Melalui anak usahanya, yakni PT Barito Wind Energy (Barito Wind), BREN bersama ACEN Renewables International, melalui anak perusahaannya, ACEN Investments HK Limited (ACEN HK), mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli dengan UPC Renewables Asia Pacific Holdings pada Jumat (15/12).
Perjanjian jual beli ini dilakukan untuk akuisisi aset pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) tahap akhir di Indonesia. Berdasarkan ketentuan perjanjian, Barito Wind akan memiliki 51% dari tiga aset pengembangan tersebut, sedangkan ACEN HK akan memiliki 49% sisanya.
Tiga aset pengembangan pembangkit listrik tenaga angin tersebut memiliki potensi kapasitas gabungan sebesar 320 megawatt (MW), yang berlokasi di provinsi Sulawesi Selatan (Sidrap 2), Sukabumi dan Lombok.
Baca Juga: Barito Renewables (BREN) Sudah Serap Dana IPO Rp 2,58 Triliun
Nafan melihat ke depannya BREN akan terus melakukan ekspansi untuk memperbesar bisnis pembangkit hijaunya. Terang saja, sektor energi baru terbarukan digadang sebagai bisnis masa depan sejalan target nol emisi (net zero emission) Indonesia pada 2060 mendatang.
Mulai saat ini, kata Nafan, BREN sudah menunjukkan komitmen jangka panjangnya dengan menjalankan pembangkit panas bumi dan ekspansi ke sektor EBT lain. Dengan begini, BREN berkontribusi positif pada target bauran energi dan nol bersih 2060.
Pengembangan bisnis EBT yang dilakukan BREN khususnya di panas bumi ke depannya, bisa dilakukan dengan membangun pembangkit maupun menggandeng mitra untuk eksplorasi bersama. Kemitraan ini dapat dijalankan dengan stake holders lain, pada umumnya PT PLN.
Nafan melihat, skema pengembangan EBT bersama mitra biasanya bersifat win-win solution sehingga langkah ekspansi ini diharapkan mampu menguatkan performa top line maupun bottom line BREN ke depan.
Sebelumnya dikabarkan oleh Kementerian ESDM, PT PLN melalui PT PLN Gas and Geothermal menggandeng Star Energy, entitas usaha BREN menjadi mitra di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kepahiang di Bengkulu.
Baca Juga: Fenomena BREN dan Valuasi Tinggi Sektor Energi Baru dan Terbarukan
Melansir Buku Potensi Panas Bumi 2017 yang diterbitkan Kementerian ESDM, WKP Kepahiang atau Gunung Kaba memiliki sumber daya spekulatif 74 Mega Watt elektrik (MWe) dan cadangan terduga 180 MWe.
Secara umum, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menilai, kabar ini merupakan angin segar bagi pengembangan panas bumi di Tanah Air. Apalagi bagi WKP yang ditugaskan pemerintah ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Seperti kita tahu Star Energy memiliki pengalaman dan kemampuan finansial atau ekuitas yang cukup bagus karena di bawah Barito,” ujarnya dihubungi terpisah.
Diharapkan Star Energy bisa menjadi katalis yang mempercepat pengembangan panas bumi oleh PLN. Tetapi perlu dicermati lebih jauh, pemerintah telah membuka lelang WKP Kepahiang pada 2015. Karena saban tahun tidak kunjung gol, Kementerian ESDM menugaskan PLN mengelola WKP tersebut.
“Maka itu harus dilihat risiko di sana seperti apa. Pemerintah harus berupaya menurunkan risiko tersebut,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
