Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lelang Surat Utang Negara (SUN) pada perdagangan Selasa (12/2) depan diperkirakan akan tetap berlangsung laris. Apalagi, jumlah seri yang ditawarkan oleh pemerintah meningkat dari enam seri menjadi tujuh seri.
Berdasarkan keterangan dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, pemerintah akan melelang seri SPN03190513, SPN12200213, FR0077, FR0078, FR0068, FR0079, dan FR0076. Seri FR0076 sendiri belum pernah diikutsertakan dalam lelang SUN terdahulu kendati seri tersebut sudah lama beredar di pasar.
Fixed Income Fund Manager Ashmore Asset Management Indonesia Anil Kumar menyampaikan, jumlah seri yang meningkat paling tidak akan memperbanyak pilihan bagi para investor ketika mengikuti lelang di pasar primer.
“Sekarang ada dua seri tenor panjang yang dilelang yaitu FR0079 dan FR0076. Ini akan mendorong lebih banyak investor-investor berorientasi jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi untuk ikut lelang,” ungkap Anil, Jumat (8/2).
Walau demikian, Anil meyakini pada dasarnya seri-seri bertenor pendek hingga menengah akan memperoleh permintaan yang lebih tinggi dari para investor. Selain risiko yang lebih rendah, seri-seri seperti itu masih menawarkan yield yang atraktif.
Dari sisi nilai penawaran masuk secara keseluruhan, Anil memperkirakan tidak akan ada perbedaan yang signifikan dibandingkan lelang SUN sebelumnya. Dengan kata lain, penawaran yang masuk pada lelang SUN nanti masih akan di kisaran Rp 40 triliun.
Sebagai perbandingan, pada lelang SUN yang berlangsung 29 Januari lalu, penawaran yang masuk mencapai Rp 48,61 triliun.
“Potensi penawaran yang lebih tinggi agak sulit karena investor akan merespons hasil data current account deficit Indonesia terbaru,” imbuhnya.
Dengan potensi penawaran sebesar itu, pemerintah sebenarnya tak perlu terlalu agresif untuk memenangkan lelang dalam jumlah besar.
Menurut Anil, jika rata-rata penawaran yang masuk pada lelang SUN sekitar Rp 40 triliun, nilai maksimal yang perlu dimenangkan oleh pemerintah cukup di kisaran Rp 24 triliun—25 triliun saja. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pasokan SUN yang berlebihan sehingga ujung-ujungnya mempengaruhi arah harga instrumen tersebut di pasar sekunder.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
