Reporter: Dyah Megasari | Editor: Test Test
JAKARTA. Hari ini (9/3), pemerintah akan melelang empat seri sukuk. Pada lelang kali ini, pemerintah mematok target indikatif Rp 1 triliun. Para analis memperkirakan, keempat seri sukuk ini akan diburu oleh investor institusi.
Tiga dari empat seri sukuk tersebut adalah seri lama yang akan ditawarkan kembali (reopening). Yaitu, sukuk seri IFR0003 yang memberi imbalan 9,25%, IFR0005 dengan imbalan 9%, dan IFR0007 yang memberi imbalan 10,25%. Hanya ada satu sukuk seri baru, yaitu IFR0006, yang memberi imbalan tetap (fixed rate).
Analis Obligasi Mandiri Sekuritas Handy Yunianto melihat, investor yang memburu sukuk adalah investor yang sama di surat utang negara (SUN). "Tidak ada perbedaan yang signifikan dari sisi investor. Yang main di obligasi pemerintah institusi yang sama," jelas dia, kemarin.
Analis Obligasi Trimegah Securities Ariawan memperkirakan, jumlah penawaran yang akan masuk pada lelang kali ini akan melebihi target indikatif yang ditetapkan oleh pemerintah. "Dengan harga pasar yang ada sekarang, yield (imbal hasil) yang diberikan oleh pemerintah sangat menarik," jelasnya.
Kemarin (8/3), harga sukuk seri IFR0005 di pasar naik 0,09% menjadi 100,08 dengan yield 8,9%, dari sebelumnya 99,99 dengan imbal hasil sebesar 9%. Sedangkan harga IFR0007 stagnan di posisi 98,95 dengan yield 10,39%. Adapun IFR0003 tidak diperdagangkan.
Saat ini, outstanding sukuk IFR0005 mencapai Rp 105 miliar, IFR0007 sebesar Rp 790 miliar, dan IFR0003 sebesar Rp 782 miliar.
Menurut Fatati Sriwahyuni, Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara, target lelang sukuk ini memang tidak sebesar lelang SUN yang rata-rata Rp 4 triliun. "Target ini akan semakin kecil seiring target yang sudah dicapai oleh pemerintah pada lelang-lelang sebelumnya," jelas Fatati.
Sebulan lalu, pemerintah melelang sukuk dengan seri yang sama. Namun, lelang tersebut gagal. Pemerintah tidak memenangkan satupun penawaran yang masuk. Pasalnya, investor meminta imbal hasil yang sangat tinggi. "Jika menuruti permintaan itu, beban pemerintah akan sangat tinggi dan harga SUN di pasar sekunder bisa rusak," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
