Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Jokowi memperingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk semakin memperkuat pengawasan di sektor industri jasa keuangan.
Pengawasan harus dilakukan mendetail hingga skala mikro agar jangan sampai di Indonesia terjadi skandal Gautam Adani di India. Ia menyebutkan kasus mikro bisa berdampak besar terhadap perekonomian suatu negara dengan berkaca pada India.
"Kondisi makro India bagus, namun hanya karena ada satu masalah di mikro, perusahaan Adani, India kehilangan nilai PDB sebesar US$ 120 miliar atau kalau dirupiahkan Rp 1.800 triliun. Kita harus hati-hati, pengawasan harus di perkuat," ujar Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2).
Baca Juga: Papan Pemantauan Khusus Untuk Saham-Saham Yang Berkasus
Presiden menekankan agar OJK jangan sampai kebobolan. Ia minta agar kasus-kasus goreng saham tidak boleh sampai lolos di Indonesia. Karena kalau tidak dilakukan pengawasan secara detail, kasus seperti itu bisa membuat PDB menguat dalam sekejap seperti yang terjadi di India.
Di India, skandal Adani telah membuat capital outflow atau arus modal keluar sangat besar dan mata uang rupee anjlok meskipun kondisi makro ekonomi negara itu cukup bagus.
"Ini harus betul-betul kita perhatikan maka yang suka menggoreng (saham). Kalau gorengan itu enak, penggoreng-goreng kalau pas dapat enak, tapi kalau sampai kepeleset akan seperti Adani di India," ujarnya.
Dia mengatakan, Indonesia saat ini berusaha untuk tetap membangun kepercayaan di sektor keuangan. Kalau sampai sudah kehilangan kepercayaan maka akan sulit untuk kembali membangun itu.
Baca Juga: Mengukur Manfaat Kehadiran Papan Pemantauan Khusus
Jokowi menambahkan, masyarakat Indonesia membutuhkan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik asuransi, pinjaman online, investasi, tour haji dan umroh. Oleh karena itu, OJK harus melakukan pengawasan secara detail.
"Kita gak bisa kerja hanya makro saja, tapi mikro juga harus detail. Harus di cek satu per satu." katanya tegas.
Ia bilang, OJK harus belajar dari skandal-skandal keuangan yang sudah terjadi di Indonesia yang hingga kini penyelesaiannya belum kelar-kelar, seperti kasusu Asabri, Jiwasraya, Indosurya, Wanaartha. "Pengawasan harus diintensifkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
