Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Setelah mencatatkan laba bersih per saham senilai Rp 487, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) meminta pemerintah untuk mengurangi pembayaran dividen. Biasanya, BBRI membayar 50% dari nilai earning per share (EPS) yang tercatat pada tahun sebelumnya. Pengurangan ini dimintakan oleh BBRI guna memperkuat rasio kecukupan modal.
Asti Pohan, Analis BNI Securities menilai, kekhawatiran pihak manajemen BBRI dengan kelesuan ekonomi yang dapat mendorong peningkatan kredit macet mendasari permintaan pengurangan pembayaran dividen tersebut. “Perbankan diwajibkan untuk meningkatkan penyisihan apabila ada kenaikan kredit macet. Provisi yang disisihkan akan mengurangi ekuitas perusahaan. Sehingga dengan ancaman kredit macet dengan kelesuan ekonomi maka memang ada kemungkinan ekuitas perusahaan berkurang dan pada akhirnya mengurangi rasio kecukupan modal (CAR),” papar Asti.
Menurutnya, rasio kecukupan modal itu sendiri mengukur kekuatan perusahaan dalam menghadapi masalah ketidakpercayaan masyarakat. Maka tidak salah apabila BBRI berusaha mempertahankannya. “Perhitungan kami, setelah diberlakukannya peraturan baru tentang aset tertanggung menurut resiko, CAR BBRI pada tahun ini semestinya masih akan berkisar 15%,” tambahnya.
Asti menambahkan, meskipun tantangan perbankan di tahun ini cukup besar, BNI Securities optimis BBRI akan mampu bertahan dan membukukan pendapatan bersih 23% lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. “Untuk sementara, kami merekomendasikan hold untuk BBRI dengan target harga Rp 5.450,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
