kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.907.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.207   -10,00   -0,06%
  • IDX 6.848   -30,25   -0,44%
  • KOMPAS100 996   -5,97   -0,60%
  • LQ45 761   -4,41   -0,58%
  • ISSI 225   -1,32   -0,58%
  • IDX30 392   -2,46   -0,62%
  • IDXHIDIV20 453   -2,78   -0,61%
  • IDX80 112   -0,66   -0,58%
  • IDXV30 113   -0,43   -0,37%
  • IDXQ30 127   -1,21   -0,94%

Bila Freeport IPO, ini yang akan dilakukan BEI


Kamis, 10 Desember 2015 / 13:39 WIB
Bila Freeport IPO, ini yang akan dilakukan BEI


Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan mengunci saham PT Freeport Indonesia untuk investor lokal. Hal ini akan terjadi bila Freeport jadi mencatatkan saham perdananya (IPO) di BEI.

Tito Sulistio, Direktur Utama BEI mengatakan bahwa saham IPO akan dikunci hanya untuk investor lokal. Rencana ini dilakukan untuk mencegah saham IPO tersebut dibeli kembali oleh Freeport atau investor asing.

"Dikunci, jadi yang beli hanya orang Indonesia saja itu bisa. Kalau takut dibeli asing ya jangan dijual, susah amat. Penjatahan secara pasti atau fixed allotment ini sudah pernah dilakukan dan sudah jalan," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/12).

Namun, saat ini dirinya masih menunggu kejelasan dari Pemerintah dan Freeport mengenai rencana tersebut. Apalagi dengan adanya kasus "Papa Minta Saham" yang sedang bergulir di MKD. Menurutnya, Pemerintah bisa saja menguasai saham IPO Freeport melalui BEI.

"UU mengatakan yang membeli prioritas adalah pemerintah. Lewat mananya diatur tidak? Pasar modal kan cuma alat, pemerintah bisa beli tapi lewat pasar modal. Atau pemerintah tidak usah catetin saja sahamnya, kan bisa dilakukan fixed allotment," lanjutnya.

Pemerintah bisa saja menguasai 20% saham Freeport melalui perusahaan-perusahaan BUMN. Namun, ia mengatakan, pemerintah juga bisa mengunci sekitar 5%-nya untuk diberikan kepada publik. Nantinya melalui IPO, masyarakat juga bisa menikmati pemerataan melalui kepemilikan saham.

"BUMN kan ada dua yang siap beli, ya bisa saja nanti tambahin saja sedikit buat masyarakat. Kenapa masyarakat tidak dikasih bagian dari 20% ini, kasih lah 5% untuk masyarakat. Yang beli kan hanya orang Indonesia, itu bisa. Kalau takut dibeli asing, ya jangan dijual," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×